Berita Kemnaker

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hadirkan Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga kerja, produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja masyarakat, baik untuk memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa seluruh rangkaian Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 diselenggarakan secara gratis oleh pemerintah. Program ini diinisiasi untuk memperkuat kompetensi angkatan kerja dalam rangka mendukung terwujudnya SDM Unggul 2045. “Program ini mengedepankan konsep link and match, sehingga pelatihan yang diselenggarakan memiliki keterkaitan erat dengan dunia usaha dan industri. Dengan demikian, lulusannya diharapkan dapat langsung memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasar kerja,” ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 di Kantor Kemnaker, Jumat (27/2/2026). Di kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa pada Pelatihan Vokasi Nasional Batch 1, Kemnaker menyiapkan 20.000 kuota peserta. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan memberikan manfaat kepada lebih dari 70.000 peserta melalui tiga batch pelatihan  “Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) Kemnaker di seluruh Indonesia,” ujar Menaker Yassierli. Ia menjelaskan bahwa program ini terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun dan telah memiliki akun pada platform SIAPkerja. Khusus Batch 1, program diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat tahun 2023 hingga 2025. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pasar kerja sekaligus memastikan efektivitas program bagi kelompok sasaran prioritas. “Harapan kami, program ini dapat dioptimalkan. Jadi, selain ada Program Pemagangan Nasional untuk lulusan perguruan tinggi, kami juga menyediakan alternatif program bagi lulusan SMA/SMK,” tambahnya. Pendaftaran Batch 1 dilakukan melalui laman skillhub.kemnaker.go.id pada 23 Februari hingga 6 Maret 2026. Seleksi peserta berlangsung pada 9–15 Maret 2026, pengumuman hasil seleksi pada 16 Maret 2026, dan pelatihan dimulai pada 1 April 2026. Pada Batch 1, bidang kejuruan yang tersedia antara lain Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kewirausahaan, manufaktur, otomotif, pariwisata, dan konstruksi. Sedangkan, program pelatihan yang ditawarkan diantaranya Internet of Things (IoT), instalasi panel surya, pengelasan, pengoperasian mesin CNC, otomasi industri, kendaraan listrik, cyber security, digital marketing, smart farming, hingga pengolahan pangan industri. Peserta Pelatihan Vokasi Nasional akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan. *Biro Humas Kemnaker*

Padang — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang menghadirkan pelatihan vokasi ramah inklusi, yakni pelatihan pengelolaan kafe bagi penyandang disabilitas serta pelatihan tata boga bagi lanjut usia (lansia) produktif.  Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meninjau pelaksanaan pelatihan tersebut pada Kamis (12/02/2026), sebagai bagian dari komitmen Kemnaker agar pelatihan vokasi di BPVP/BLK dapat diakses semua kalangan dan berdampak nyata pada peluang kerja maupun wirausaha. “Pelatihan vokasi harus menjadi ruang yang inklusif dan aksesibel. Pelatihan vokasi adalah harapan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki akses memadai untuk meningkatkan kompetensi, masuk ke pasar kerja, maupun berwirausaha,” kata Yassierli di Padang, Sumatera Barat. Dalam peninjauan itu, Menaker mengapresiasi BPVP Padang yang membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pelatihan bagi lansia. Ia menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari “belajar sepanjang hayat”. “Kita harus menjaga kolaborasi ini untuk mewujudkan belajar sepanjang hayat. Artinya, bapak/ibu yang lanjut usia pun memiliki hak untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan informasi pasar kerja, dan wirausaha,” tegas Menaker. Menaker juga menyampaikan kesan mendalam saat meninjau pelatihan pengelolaan kafe bagi peserta disabiltas tunarungu di BPVP Padang. Ia menilai suasana pelatihan yang ramah dan menghargai peserta menjadi kunci agar pelatihan benar-benar terasa manfaatnya. “Alhamdulillah, kesan yang dirasakan para peserta adalah nyaman dan sangat bermanfaat. Meskipun pelatihan baru berjalan empat hari dari total sepuluh hari yang diagendakan, kemajuan peserta sudah terlihat,” kata Yassierli. Pelatihan pengelolaan kafe ini merupakan hasil kolaborasi BPVP Padang dengan Yayasan Rumah Inklusi Padang. Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah puluhan orang, terbagi dalam beberapa sub-kejuruan spesifik, mulai dari pembuatan kopi (barista), pengelolaan kasir, manajemen kafe, hingga pramusaji. Menaker menegaskan, pelatihan ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang dalam peningkatan kompetensi. Ia menilai, fasilitas yang ramah di BPVP Padang dan lingkungan yang inklusif membuat peserta merasa dihargai sebagai calon tenaga kerja profesional. “Dengan kurikulum yang diadaptasi dan instruktur yang suportif, teman-teman tunarungu mampu mempraktikkan keterampilan teknis seperti mengoperasikan mesin espresso hingga mengelola arus kas digital dengan sangat baik,” ujar Yassierli. Ia menambahkan, pelatihan ini dirancang dengan hulu dan hilir yang jelas. Lulusan pelatihan akan ditempatkan di salah satu kafe di Kota Padang. Langkah ini diharapkan menjadi model percontohan bagi industri food & beverage (F&B) lainnya di Sumatera Barat untuk mulai membuka ruang kerja yang setara bagi pekerja disabilitas. “Tujuannya jelas, kami ingin penyandang disabilitas mandiri secara ekonomi. Pelatihan dan penempatan ini adalah bukti bahwa skill mereka memang dibutuhkan oleh pasar kerja,” kata Yassierli. Melalui pendekatan pelatihan yang inklusif dan berorientasi pada dampak, Kemnaker mendorong ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil di mana siapa pun yang mau belajar, berhak punya kesempatan. Kemnaker juga mengajak dunia usaha dan mitra terkait untuk memperluas praktik baik ini, agar akses pelatihan dan akses kerja makin terbuka bagi kelompok yang selama ini kerap tertinggal. Biro Humas Kemnaker

Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan Shopee Indonesia meluncurkan program Training of Trainers (ToT) Shopee Affiliate untuk membekali 100 instruktur Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP-dahulu dikenal sebagai Balai Latihan Kerja (BLK)) dengan keterampilan digital marketing dan pemanfaatan skema affiliate di ekosistem e-commerce . Program yang digelar 11–13 Februari 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, ini ditujukan untuk menjawab kesenjangan keterampilan digital sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat melalui pelatihan yang dapat direplikasi di BPVP/BLK. Para peserta ToT Shopee Affiliate merupakan instruktur BPVP/BLK milik Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibawakan oleh pengajar Shopee Affiliate dari Kampus UMKM Shopee yang telah tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan materi pembelajaran yang komprehensif. Bekal ini diproyeksikan memperkuat peran BLK sebagai tempat masyarakat belajar keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan program ToT ini dirancang agar instruktur tidak berhenti pada pemahaman konsep, melainkan mampu mengajarkan kembali secara praktis di BLK masing-masing. “Kami berharap para instruktur yang dilatih tidak hanya paham terkait affiliate marketing , tetapi juga mampu menularkan pengetahuan dan keterampilan ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda, pencari kerja, siswa BLK, agar dapat membuka peluang usaha dan sumber penghasilan baru secara mandiri,” kata Yassierli saat membuka ToT Shopee Affiliate di BBPVP Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026). Yassierli menilai, keunggulan program ini terletak pada kualitas pengajar yang tersertifikasi, materi yang disusun komprehensif, serta model pelatihan yang fleksibel sehingga peserta memperoleh pembelajaran yang terukur dan sesuai standar kompetensi. Dengan demikian, instruktur memiliki pijakan yang lebih kuat ketika menyusun dan menjalankan pelatihan serupa di daerah. Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menekankan nilai dampak berantai dari peran instruktur setelah ikut ToT ini, dimana satu keterampilan yang diajarkan dengan baik dapat menular menjadi manfaat ekonomi bagi lebih banyak keluarga. “Kebahagiaan terbesar instruktur adalah saat kita menghasilkan 600 afiliator. Satu orang afiliator akan menjadi salah satu tulang punggung keluarganya. Anggap satu keluarga diisi 4 orang, berarti setahun para instruktur memberikan kebaikan kepada 2.400 orang,” ujar Yassierli.  Menaker berharap kolaborasi ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berkembang di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia. Ke depan, instruktur yang telah mengikuti ToT ini diharapkan menjadi penggerak pelatihan di berbagai BLK, sehingga akses keterampilan digital tidak terkonsentrasi di kota besar saja. “Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta seperti ini menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional. Kami berharap program ini dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Yassierli. Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan melalui program ini Shopee tidak hanya berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di ekosistem affiliate, tetapi juga mendukung peran balai pelatihan vokasi sebagai pusat pengembangan talenta digital hingga ke daerah. “Kolaborasi ini merupakan komitmen Shopee untuk mendukung pengembangan keterampilan digital di Indonesia, khususnya dalam menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital saat ini. Melalui pelatihan Training of Trainers Shopee Affiliate, kami berharap para instruktur balai pelatihan vokasi tidak hanya memahami praktik affiliate marketing secara komprehensif, tetapi juga mampu menjadi ujung tombak dalam menyebarkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di berbagai daerah,” kata Radynal. Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Shopee menargetkan hingga akhir tahun 2026 sebanyak 1.000 peserta mengikuti rangkaian pelatihan Shopee Affiliate. Target ini diharapkan memperluas jangkauan program ke lebih banyak balai pelatihan vokasi, sekaligus mempercepat penguatan kapasitas instruktur agar semakin banyak masyarakat bisa mengakses pelatihan keterampilan digital secara berkelanjutan. Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada 2021, Kampus UMKM Shopee telah memberikan pendampingan dan edukasi kepada jutaan UMKM di Indonesia. Hingga saat ini, Kampus UMKM Shopee telah menyelenggarakan lebih dari 350.000 jam pelatihan dan didukung oleh lebih dari 400 modul pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan talenta digital. Dalam rangkaian pelatihan tersebut, Shopee Affiliate kerap diperkenalkan sebagai salah satu modul yang menggambarkan peluang ekonomi di sektor digital, sekaligus membuka alternatif sumber penghasilan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. Kemnaker dan Shopee menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pelatihan vokasi berbasis keterampilan digital yang sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. Melalui sinergi ini, diharapkan semakin banyak tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi adaptif, berdaya saing, serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital secara produktif dan berkelanjutan. Biro Humas Kemnaker

Lahat — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Balai Latihan Kerja (BLK) tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat. Menaker meminta agar peserta pelatihan di BLK dikawal hingga benar-benar memiliki akses ke dunia kerja melalui penguatan penempatan kerja dan jejaring dengan dunia usaha. Menurut Yassierli, kebutuhan publik hari ini sederhana yaitu pelatihan harus berujung peluang kerja nyata. Oleh Karena itu, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas. “Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas. Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” kata Menaker Yassierli saat membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Lahat, Sumatera Selatan, Senin (9/2/2026). Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker. Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Model tersebut, lanjut Yassierli, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai. “Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di Dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli. Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menjelaskan PBK di BLK Lahat merupakan pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket. Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK Lahat, sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya. Ke depan, Menaker menyampaikan harapan agar pelatihan di BLK Lahat ini dapat berlanjut pada tahap berikutnya. “Dan nanti kita akan melanjutkan dengan batch ke-2, batch ke-3, _batch ke-4. Dan sekali lagi kita ingin SDM-SDM di Kabupaten Lahat ini muncul. Hadir menjadi calon-calon SDM terbaik bangsa di masa yang akan datang,” pungkasnya. Biro Humas Kemnaker

Surakarta—Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya makin relevan dengan kebutuhan industri, lebih mudah diakses, dan buka kesempatan kerja kerja serta wirausaha lebih luas. Transformasi itu mencakup penguatan BLK sebagai Klinik Produktivitas, Talent and Innovation Hub (TIH), serta inkubator bisnis. Menurut Yassierli, transformasi BLK ditujukan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih “nyambung” dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha. Untuk mengimplementasikan transformasi tersebut, Kemnaker akan berkolaborasi dengan kalangan akademisi agar kompetensi SDM selaras dengan kebutuhan industri terkini.  “Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai Klinik Produktivitas untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri. Misalnya dengan pelatihan di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Yassierli saat berkunjung ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)—yang sebelumnya dikenal sebagai BLK— Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026). Ia menjelaskan, sinergi dengan akademisi juga akan dilakukan untuk memperkuat transformasi fungsi BLK sebagai pelaksanaan TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas UMKM. Yassierli menilai penguatan fungsi ini diperlukan agar BLK bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga ruang peningkatan kompetensi yang lebih inklusif dan berdampak. Selain pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan peran BLK sebagai inkubator bisnis (wirausaha).  “Kemnaker sedang menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis. Yang mau mulai wirausaha akan dicarikan ide bisnisnya apa, siapa kompetitornya, model bisnisnya, strategi pengembangan bisnisnya, dan pemasarannya,” kata Yassierli. Yassierli mengungkapkan, selama ini BLK menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar dampaknya lebih besar bagi masyarakat, antara lain jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem jaminan kualitas pelatihan, kebaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan/alumni. “Optimalisasi BLK ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas BLK yang saat ini dinilai perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam menjawab tantangan pengangguran,” ujar Yassierli. Biro Humas Kemnaker

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, meminta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat layanan sertifikasi profesi agar lebih luas jangkauannya, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Arahan itu disampaikan Yassierli saat memimpin pertemuan dengan Sekretariat BNSP di kantor BNSP, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Yassierli menjelaskan, sertifikasi profesi penting karena menghasilkan sertifikat kompetensi kerja, yaitu bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan kerja sesuai standar. Bukti kemampuan ini membantu tenaga kerja lebih percaya diri bersaing dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Yassierli menegaskan akses sertifikasi harus adil dan tidak diskriminatif. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perlu dilibatkan agar kesempatan kerja yang layak bisa dirasakan lebih merata dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. “Sertifikasi bukan hak istimewa segelintir orang. Setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada ekonomi nasional,” tegas Yassierli. Ia menambahkan, Kemnaker dan BNSP berperan penting dalam memastikan pengakuan kemampuan kerja berjalan baik. Sertifikat kompetensi kerja diterbitkan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yaitu lembaga yang melakukan uji kompetensi sesuai bidang kerja. “Sertifikat kompetensi kerja menjadi bukti pengakuan kompetensi yang memperkuat daya saing dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan daya saing nasional di kancah global,” tambah Menaker. Sementara itu, Kepala BNSP Syamsi Hari menyampaikan capaian sertifikasi profesi mencapai 1,6 juta pada tahun 2025. Menurutnya, sertifikasi menjamin kualitas kompetensi tenaga kerja yang mendasarkan pada  standar kompetensi kerja nasional Indonesia, khusus dan internasional dalam sistem BNSP. Biro Humas Kemnaker

harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti di sertifikat. Target akhirnya harus jelas yaitu bekerja lewat jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Arahan itu disampaikan Yassierli dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pelatihan Vokasi dan Perluasan Kesempatan Kerja antara Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) dan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), di Jakarta, Kamis (8/1/2026). “Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Yassierli. Menurut Menaker, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan. Yang dinilai adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan—apakah terserap kerja atau langsung merintis usaha. Ia menekankan, pendekatan berbasis data ini penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi. Di sisi lain, Yassierli menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1% dari total pengangguran nasional. Kondisi ini menjadi alasan Kemnaker menyiapkan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Transformasi itu mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, hingga pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah. “Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas, Darmawansyah, menyebut rapat koordinasi ini menjadi momentum menyinkronkan program prioritas lintas unit—mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja. “Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah.

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan kanal ‘Lapor Menaker’ pada Rabu (12/11/2025) di Ruang Tridharma, Gedung Kemnaker, Jakarta. Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Kemnaker dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Acara peluncuran turut dihadiri oleh perwakilan Apindo, Kadin, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, BPJS Ketenagakerjaan, serta Kepala Dinas bidang ketenagakerjaan dari berbagai daerah, baik secara luring maupun daring. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menjelaskan bahwa kanal ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, keluhan, maupun pengaduan terkait pelaksanaan norma ketenagakerjaan di lapangan. “Kami berharap dengan hadirnya aplikasi ini, masyarakat semakin mudah menyampaikan informasi, keluhan, dan pengaduan, terutama yang berkaitan dengan norma kerja, norma K3, hubungan industrial yang harmonis, hingga program pemagangan apabila terdapat penyimpangan yang perlu kami tindaklanjuti,” ujar Menaker. Menaker menambahkan, Lapor Menaker menjadi kanal resmi yang mengintegrasikan berbagai jalur pelaporan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terarah. “Sebelum diluncurkan, kami telah melakukan uji coba dan menerima sekitar 600 laporan atau pengaduan. Sebagian besar berkaitan dengan pengupahan dan jaminan sosial. Laporan tersebut kami klasifikasikan — mana yang ditindaklanjuti langsung oleh Kemnaker melalui Pengawas Ketenagakerjaan, mana yang menjadi kewenangan dinas provinsi atau kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, bahkan ada yang perlu kami koordinasikan dengan Desk Ketenagakerjaan Polri,” jelasnya. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa keberadaan Lapor Menaker juga menjadi wujud upaya Kemnaker untuk membuka akses komunikasi dua arah dengan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. “Selama ini misalnya ada masyarakat yang menyampaikan aduan melalui media sosial seperti Instagram yang tidak selalu bisa kami deteksi secara sistematis. Karena itu, kami berharap semua laporan kini dapat tersatukan melalui kanal resmi Lapor Menaker. Kami juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyampaikan aduan,” tegasnya. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan terkait ketenagakerjaan dapat mengunjungi kanal https//lapormenaker.kemnaker.go.id. Biro Humas Kemnaker

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan pentingnya peran strategis perempuan dalam menghadapi era disrupsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Dalam paparannya pada Kongres Pejuang Perempuan Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (25/4/2025), Wamenaker menyampaikan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan literasi digital serta penguatan keterampilan bagi pekerja perempuan. “Sebanyak 83 juta pekerjaan akan hilang akibat disrupsi AI, sementara hanya 69 juta pekerjaan baru yang akan tercipta. Jika kita tidak mempersiapkan perempuan Indonesia, maka kesenjangan akan semakin dalam,” ujar Immanuel. Ia menambahkan, sektor-sektor yang terdampak otomatisasi perlu segera beradaptasi melalui skema pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling), terutama bagi kelompok pekerja rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Lebih lanjut, Wamenaker menekankan pentingnya kebijakan afirmatif yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Pemerintah tidak hanya menyusun regulasi yang adil, tetapi juga mendorong pembentukan lembaga pengawasan teknologi dan ketenagakerjaan agar tidak ada pihak yang tertinggal,” jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Wamenaker mendorong perempuan untuk terjun ke bidang kewirausahaan berbasis digital serta sektor industri kreatif, sebagai bagian dari agenda pembangunan SDM unggul dan berdaya saing serta menitikberatkan pada kesetaraan gender, sains, teknologi, dan pemberdayaan perempuan. Biro Humas Kemnaker