Timeline Stories

Kemudian pada tahun 2006 Balai Latihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BLP2TK) dikembalikan ke pusat, ini sebagai akibat dari tidak berfungsinya dengan baik fungsi dari BLK sewaktu berada di daerah (UPTD). Dengan dikembalikannya BLP2TK ke pusat, maka status nya menjadi Unit Pelaksanaan teknis Pusat (UPTP) dengan nomenklatur BLKI Banda Aceh yang seluruh kebijakan di BLK mengacu kepada kebijakan yang ada di pusat. Berdasarkan Kepmen Nomor :06/PER.MEN/III/2006 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tugas pokok BLK adalah melaksanakan program pelatihan tenaga kerja, uji coba program pelatihan, uji kompetensi serta pemberdayaan lembaga pelatihan di bidang industri.

Pada tahun 2004 dengan surat dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor :120/2490/SJ/2004, tanggal 16 September 2004 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP), sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan pasal 11 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yaitu memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai penataan daerah, pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta kemampuan daerah Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan kewenangannya. Atas dasar itu maka status BLK Banda Aceh yang semula merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) berubah menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) dengan nomenklatur Balai Latihan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BLP2TK) Banda Aceh dibawah Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BLKI Banda Aceh, diresmikan pada tanggal 04 Januari 1985 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Bapak Sudomo

Atas bantuan Bank Dunia (IBRD) melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. pembangunan BLK-BLK pada waktu itu meliputi 7 (tujuh) BLK yaitu : Banda Aceh, Jambi, Padang, Semarang, Surabaya, Pontianak dan Denpasar Bali.