October 2021

Jakarta–Dalam mendukung 9 Lompatan Besar Kementerian Ketenagakerjaan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemnaker berupaya terus mewujudkan SDM Ketenagakerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan baik kapasitas maupun kompetensi. Untuk membangun Corporate University, PPSDM Ketenagakerjaan juga harus mampu mengembangkan lingkungan belajar dengan meningkatkan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui program Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS). “Perlunya peran seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kompetensi ASN yang sesuai dengan kebutuhan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada Rakor Penguatan Peran PPSDM Ketenagakerjaan sebagai Leading Sector di Bidang Diklat, pada Senin (4/10/2021) secara virtual. Sekjen Anwar Sanusi menyatakan, dalam penguatan peran PPSDM Ketenagakerjaan ini diperlukan regulasi serta dukungan dari Kemnaker agar terjadi kolaborasi pelaksanaan diklat ASN dengan Unit Teknis dan lembaga yang terakreditasi oleh LAN. “PPSDM Ketenagakerjaan memerlukan dukungan teknis dan koordinasi dalam melaksanakan diklat ASN Ketenagakerjaan,” ucapnya. Ia mengatakan, berbagai capaian diperoleh PPSDM Ketenagakerjan pada bulan September 2021 ini dengan memperoleh predikat Akreditasi “A” dari LAN untuk diklat Latihan Dasar (Latsar) CPNS, Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP), Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) serta Diklat Fungsional Ketenagakerjaan yang telah melaksanakan 4 Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan. “Ke depannya PPSDM Ketenagakerjaan merencanakan diklat berjenjang dari tingkat pertama sampai utama untuk 5 jabatan fungsional ketenagakerjaan,” kata Sekjen Anwar Lebih lanjut menurut Anwar Sanusi, Menaker Ida Fauziyah juga menginginkan PPSDM bisa melakukan pengembangan kompetensi ASN non Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan lembaga yang ada di pusat dan daerah. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan harus menjadi role model terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berintegritas dan berdaya saing. “Upaya ini untuk mengawal penerapan Core Values BerAKHLAK dan BerINTEGRITAS,” ucap Menaker Ida pada Apel dan Doa Bersama secara virtual, Senin (4/10/2021). Menurut Menaker, dalam mewujudkan hal tersebut, internal Kemnaker harus melakukan pembenahan pegawai menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2024 dalam bentuk transformasi (struktural, kultural, dan digital), adaptasi (kebijakan dan kompetensi), dan adopsi (sistem dan teknologi). Selain itu, kata Menaker, internal pegawai Kemnaker juga harus mempunyai ekspektasi untuk menjadi ASN yang bertalenta, yakni terbukanya kesempatan mengembangkan diri, terbukanya kesempatan untuk pengembangan karir, kesejahteraan melalui sistem pengakuan dan penghargaan yang adil, dan adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa. Lebih lanjut ia mengemukakan, Kemnaker telah memiliki Whistle Blowing System yang dapat diakses melalui tautan https://wbs.kemnaker.go.id/. Whistle Blower System adalah sistem yang dijalankan oleh Kemnaker untuk memproses pelaporan pengaduan pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan pelanggaran kode etik yang dilakukan ataupun melibatkan pejabat atau pegawai Kemnaker. “Jadi, masyarakat dapat melaporkan pengaduan pelanggaran yang dilakukan atau melibatkan pejabat atau pegawai Kemnaker,” ucapnya. Pihaknya terus mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program Pemerintah melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dapat diakses pada tautan https://www.lapor.go.id/ dengan menyampaikan pengaduan   melalui SP4N-LAPOR! pada laman/website dan media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ia juga berpesan kepada seluruh pimpinan unit kerja agar senantiasa mengingatkan dan memastikan kembali bahwa seluruh ASN memahami area rawan korupsi, dengan menyampaikan hal ini pada berbagai kesempatan acara seperti apel, rapat, maupun pertemuan resmi lainnya. “Kita juga harus mengoptimalkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk selalu mengawasi sekaligus mengingatkan setiap unit kerja dan ASN tentang area rawan korupsi mulai dari perencanaan anggaran,hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan area lainnya yang dapat memunculkan praktik KKN,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker

Bandung–Kementerian Ketenagakerjaan merespon positif rencana Pemkab Bantul terkait pendirian Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola langsung oleh Kemnaker di Provinsi Bantul, DIY. Meskipun dikelola oleh Kemnaker, pelatihan BLK ini akan disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan, saat menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Sabtu (2/10/2021). Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Budi Hartawan menyatakan apresiasi atas kunjungan Bupati Bantul ke BBPLK Bandung dan BLK Lembang, dalam rangka mencari referensi untuk membangun BLK UPTP di Bantul. “BLK UPTP yang dibangun di Bantul untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bantul,” ucapnya. Ia mengatakan,  pembangunan BLK UPTP di Bantul ini sebagai solusi mendekatkan antara kebutuhan akan SDM terampil oleh perusahaan dengan ketersediaan SDM terampil. “Kita harapkan BLK UPTP yang dibangun bisa terintegrasi dengan kejuruannya untuk dapat menghasilkan para pencari kerja yang kompeten,”ucapnya. Dirjen Budi juga menjelaskan, dalam setiap arahannya, Menaker Ida Fauziyah ingin agar pembangunan dan pengembangan BLK UPTP dan UPTD bisa menjadi langkah dalam mendukung peningkatan keahlian SDM yang ada di daerah. Sementara itu Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka memperoleh gambaran dan informasi yang lebih detail tentang aktivitas BLK dan seberapa besar manfaat bagi peserta pelatihan. Menurutnya, BBPLK Bandung dan BLK Lembang ini bisa menjadi barometer dalam upaya meningkatkan keahlian SDM di Bantul. “Kita ingin BBPLK Bandung dan BLK Lembang nantinya bisa menjadi contoh dalam mengembangkan keahlian SDM yang ada di Bantul, kata Abdul Halim Muslih. Bupati menjelaskan, dalam membangun dan mengembangkan BLK UPTP ini Pemkab Bantul sudah memiliki lahan seluas 2 hektar untuk dapat dijadikan lokasi pembangunan BLK UPTP. “Saya berharap nantinya masyarakat kabupaten Bantul  dan Provinsi DIY bisa belajar, berlatih di BLK UPTP,” katanya Ia juga menyatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemnaker dan memperoleh sambutan yang positif. Selanjutnya kami serahkan kepada Kemnaker untuk waktu pembangunan BLK UPTP tersebut. “Kapan BLK UPTP itu akan dibangun dan beroperasi itu sepenuhnya wewenang Kemnaker,” katanya. Hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 21 BLK UPTP yang tersebar di berbagai daerah. Yaitu BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis) dan BBPLK Serang (Listrik dan Las). BLK lainnya adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik) Biro Humas Kemnaker