Berita BLK

REAKSI ACEH – Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh dinilai paling patuh terhadap pelaksanaan Undang undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepatuhan itu diperoleh setelah Biro Humas Kemnaker menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit pelaksana teknis di berbagai daerah “Jaga dan pertahankan keberhasilan prestasi ini dan jadikanlah sebagai momentum untuk mewujudkan pelayanan prima, menyalurkan ide, gagasan dan kritik yang membangun sebagai wujud partisipasi menjalankan amanat Undang undang No. 14 tahun 2008 tetang Kerbukaan Informasi Publik (KIP).” Demikian disampaikan Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap yang diwakili Kepala Layanan Informasi Publik, Pengaduan dan Hubungan Internal Biro Humas Kemnaker Arif Rahman saat memberikan Sertifikat Penghargaan Terbaik I kepada Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produkfitas (BPVP) Banda Aceh, Rahmad Faisal di Banda Aceh, Kamis (14/12/2023). Setidaknya, kata Arif ada dua tujuan utama pelaksanaan pemberian Sertifikat Penghargaan itu. Pertama adalah monitoring dan eveluasi serta penilaian atas pelaksanaan PPID pelaksana unit pelaksana teknis (UPT). Kedua, untuk mengetahui tingkat kepatuhan masing masing UPT terhadapa amanat UU No. 14 tahun 2008. Dari 30 yang tersebar di berbagai daerah, kata Arif melanjutkan, hanya 27 diantaranya yang mengikuti pengisian kusioner, sebagai keikutsertaannya melaksanakan amanat undang undang. Ketiga UPT yang tidak mengikuti itu adalah UPT Padang, BPKK Bekasi dan UPT Bandung Barat. “Laporan mengenai ketiga UPT yang tidak mengikuti PPID ini sudah kami sampaikan kepada Sekjen Kemnaker dan selanjutnya, beliau lah yang melakukan pembinaan,” kata Arif. Ia mengatakan, ada empat komponem pertayaan yang harus diisi dalam kusioner. Ke empatnya adalah pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik. “Terbaik I dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 ini adalah BPVP Banda Aceh. Mereka mendapat predikat Cukup Informatif dengan nilai 72,” kata Arif. Menanggapi keberhasilan itu, Kepala BPVP Banda Aceh Rahmad Faisal mengaku senang dan bahagia. Ia merasa percaya diri bahwa semua pengumuman, pelayanan dan penyediaan informasi publik yang dikembangkan dalam website dapat diterima dan diakses masyarakat. Ia mengatakan, semua informasi dan kegiatan dalam website itu disajikan agar masyarakat mudah dan paham dengan keberadaan balai pelatihan. Selain informasi tentang pelatihan, kata Rahmad, pihaknya juga melengkapi informasi itu dengan laporan keuangan Satker yang telah diaudit dan laporan harta kekayaanya. Dalam layanan itu juga, katanya melanjutkan, ada pelayanan bagi kalangan disabilitas. “Saya tidak menyangkan bahwa UPT kami ini bisa memproleh Terbaik I. Padahal pada 2022 lalu, kami hanya mendapat nomor urut 26 dari seluruh peserta. Selain Terbaik I di pelaksanaan monitoring dan evakuasi PPID ini, kami juga mendapat terbik ke II dalam Arsip Paris yang dilaksanakan kantor pusat Kemnaker,” katanya. http://reaksinasional.id/

JAKARTA – Aceh meraih empat penghargaan Naker Award 2023 dalam tiga kategori yang berbeda, di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Ketiga kategori itu meliputi, pembina produktivitas terbaik diterima Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang diwakili Asisten I Sekda Aceh Azwardi Abdullah AP MSi. Kemudian kategori Akselerasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, yang diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, SE, M.Si. Dan kategori penerima penghargaan paramakarya, diterima dua perusahaan asal Aceh yakni, PT Yakin Bersama Jaya, Banda Caeh dan PT Lady’s Fashion and Creativity, Bireuen Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dalam arahannya menyampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Naker Award 2023. “Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk berkontribusi lebih besar lagi bagi pembangunan ketenagakerjaan Indonesia,” kata Wapres. Ma’ruf Amin juga meminta, kegiatan ini bukan hanya ajang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pelaku industri, dan sektor Ketenagakerjaan. Tapi juga dijadikan forum pembelajaran. “Harapannya para penerima penghargaan dapat berbagi praktek baik, guna mendorong kinerja pemangku kepentingan lainnya,” katanya. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan, dapat menjaga kesinambungan penyelenggaraan kegiatan ini. “Dan terus mengembangkan dan mengajak semua pihak dalam berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan Indonesia,” ungkapnya. Keterangan Foto: Asisten I Sekda Aceh Azwardi Abdullah AP MSi (tengah) didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husen, SE, M.Si serta dari dua perusahaan asal Aceh, saat menerima penghargaan Naker Award 2023, di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

MERDEKABICARA.COM  | BANDA ACEH –  Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh, melalui Direktorat Jenderal Bina Peningkatan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Provinsi Aceh mengadakan Kegiatan Pendampingan Pengukuran Peningkatan Produktivitas Perusahaan. Kegiatan yang berlangsung di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada hari Selasa (21/11/2023) di buka oleh Kepala Disnakermobduk Aceh Akmil Husein, M.Si. Kepala BPVP Banda Aceh, Rahmad Faisal dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dihadiri oleh 41 peserta yang terdiri dari perwakilan pemilik perusahaan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar serta sejumlah Auditor Produktivitas Internal Sub-Koordinator Produktivitas, BPVP Banda Aceh. “Kegiatan ini merupakan yang pertama kali diadakan di Aceh sejak dikeluarkannya Permenaker RI Nomor 156 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPRO)”, sebut Rahmad Faisal. Lanjutnya, maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman tentang teknis pelaksanaan dan manfaat pengukuran peningkatan produktivitas bagi perusahaan. “Melalui kegiatan ini para wakil-wakil perusahaan yang hadir akan mendapatkan pemahaman awal yang kemudian dapat ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan,” tambahnya. Tidak lupa, Rahmad Faisal menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Aceh dan Disnakermobduk Aceh. “Disnakermobduk Aceh selalu membantu koordinasi dan juga teknis pelaksanaan program-program BPVP baik di level provinsi maupun di Kabupaten/Kota, melalui kerjasama pembinaan BPVP Disnaker,” terangnya. “Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Forum Komunikasi dan Pelatihan dengan Industri (FKLPID), KADIN Aceh yang sangat mendukung kerjasama, khususnya membangun kemitraan kerjasama pelatihan vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Ibu Fine Mareta Wirandani, S.E, pemateri dari Ditjen Bina Produktivitas, Ibu Vera Ningsih, S.Tp, pemateri Disnakermobduk Aceh, para panitia dan auditor dijajaran subkoordinator produktivitas, yang telah bekerja keras bersama-sama mempersiapkan kelancaran kegiatan mulai dari awal sampai selesai,” ungkap Rahmad Faisal. Faisal menambahkan, pengukuran produktivitas perusahaan merupakan program pemerintah untuk membina perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas sebuah entitas usahanya. Meningkatkan daya saing daerah dan juga regional. Melalui peningkatan produktivitas tentunya perusahaan akan melakukan pengembangan dan penambahan resource, baik modal maupun tenaga kerja, yang mana akan menyerap tenaga kerja baru dan juga penambahan permodalan. Feedback kepada kesejahteraan karyawan juga akan terjadi karena peningkatan omzet perusahaan. Akhirnya, perekonomian daerah dan nasional akan tumbuh dan bergerak maju. Pengukuran produktivitas menjadi penting bagi setiap perusahaan baik kualifikasi UMKM maupun usaha besar. Penting karena dengan dilakukannya pengukuran maka kemudian dapat diketahui sejauh mana sebuah perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai kriteria-kriteria produktivitas selama ini, apakah minor, kritikal atau mayor, yang kemudian akan diberi nilai dan rekomendasi hasil pengukuran produktivitas yang sesuai katagori oleh tim auditor, apakah masuk kategori unggul atau berkembang. Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan penghargaan produktivitas kepada perusahaan yang produktif dan juga terbukti mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan Produktivitas yang diberikan adalah Siddhakarya dan Paramakarya. Semua perusahaan berkesempatan secara terbuka bersaing untuk mendapatkan penghargaan produktivitas. Penghargaan produktivitas diberikan kepada Usaha Kecil, menengah, dan Besar yang berhasil meningkatkan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut melalui penerapan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas. Perusahaan dapat mendaftarkan diri melalui Disnakermobduk Aceh sebagai calon nominasi atau kepesertaan dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Secara administrasi syaratnya memiliki NPWP perusahaan, membayar pajak dan memiliki surat izin usaha. Secara teknis syaratnya telah menerapkan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas secara konsisten dan berkelanjutan, telah mendapatkan bimbingan peningkatan produktivitas dari Lembaga produktivitas pemerintah atau swasta, bukan cabang dari perusahaan induk dan juga bukan PMA. Sore hari berkisar pukul 16.00 WIB, menjelang ashar, Kegiatan ditutup oleh Moderator acara Teuku Jailani, mewakili Sub-Koordinator Produktivitas BPVP Banda Aceh.

[df-subtitle]Melalui Griya Abhipraya, Kanwil Kemenkumham Aceh Harap Hak Narapidana dan Mantan Narapidana Terpenuhi[/df-subtitle] Banda Aceh – Griya Abhipraya merupakan wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) bagi klien Pemasyarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian, hukum dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas warga binaan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Yudi Suseno saat membuka Rapat Koordinasi Pembentukan Griya Abhipraya di Wilayah Aceh, Kamis (21/9/2023) di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh. “Dengan dibentukya Griya Abhipraya diharapkan dapat menjadi rumah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas pemenuhan kebutuhan mendasar bagi narapidana maupun mantan narapidana dapat mencegah pengulangan tindak pidana dan meningkatkan kondusifitas lingkungan masyarakat,” ungkap Yudi saat membacakan sambutan Plh. Kepala Kantor Wilayah. Hal ini akan sejalan dengan amanah Presiden Republik Indonesia guna membangun ekosistem yang aman dan kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat berjalan baik. “Semoga dengan adanya Rapat Koordinasi Pembentukan Griya Abhipraya di wilayah Aceh ini dapat meningkatkan pelaksanaan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan dan dapat membawa kebaikan bagi semua pihak,” harap Yudi. Sementara itu Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Harinto menyampaikan wilayah Aceh merupakan salah satu wilayah piloting, untuk pelaksanaan program prioritas nasional pemberdayaan masyarakat tahun 2023, yaitu program pembentukan Rumah Singgah atau lebih tepatnya dikenalkan sebagai Rumah Kolaborasi “Griya Abhipraya”, sebagai program lanjutan prioritas nasional yang telah diusung sejak tahun 2020. “Besar harapan kami, melalui kegiatan ini kita dapat mewujudkan kolaborasi dan sinergitas antara Bapas, Pokmas Lipas, dan Pemerintah Daerah juga stakeholder lainnya, untuk saling menguatkan komitmen keterlibatan, dan peran masing-masing dalam memberikan layanan Griya Abhipraya, sekaligus mengembangkannya menjadi kelembagaan yang eksis dan mandiri dalam mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan”, Ujar Pujo Harinto. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan kerjasama antara Balai Pemasyarakatan dengan Instansi terkait dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang meliputi : 1. Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Banda Aceh 2. Baitul Mal Banda Aceh 3. Pemerintah Desa Baet 4. Kementerian Agama Kantor Wilayah Aceh 5. Dinas Pertanian & Perkebunan Aceh 6. Kepala BPVP Provinsi Aceh 7. Dinas Sosial Aceh 8. Pemerintah Kota Banda Aceh 9. I Live Smart 10. Serigrafi Aceh 11. Yayasan Ners Rody Motivator 12. Mie Keumala 13. Sate Padang Putri Minang 14. PT Mutiara Jaya (MRJ) 15. Yayasan Tahfidz Al-Hanifi 16. Lawfirm Muhardi and Partners.   sumber: https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/melalui-griya-abhipraya-kanwil-kemenkumham-aceh-harap-hak-narapidana-dan-mantan-narapidana-terpenuhi