Berita Kemnaker

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melepas 2.000 peserta pemagangan ke Jepang pada Kamis (21/9/2023) di Jakarta. Pelepasan ditandai dengan pemukulan beduk. Menko Airlangga mengapresiasi ribuan peserta pemagangan karena antusias untuk meningkatkan kompetensinya. Meski demikian, ia mengingatkan para peserta pemagangan tentang berbagai tantangan yang ada di Jepang, baik penyesuaian atau perbedaan kebudayaan, iklim, cara bekerja, etos kerja, atau lainnya. “Namun saya percaya para calon peserta pemagangan memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk melampaui tantangan tersebut,” ucap Menko Airlangga. Ia menyatakan, dari program pemagangan yang sudah dilaksanakan berhasil menjadikan beberapa alumninya sukses dan menempati posisi strategis di perusahaan, mulai dari menempati manajemen menengah hingga pimpinan perusahaan. “Tentu saya berharap dari 2.000 orang yang hadir suatu saat akan meminpin perusahaan-perusahaan yang akan mempekerjakan saudara-saudara,” ucapnya. Ia lebih lanjut menuturkan, saat ini banyak negara masuk aging population, termasuk Jepang. Kondisi tersebut menjadi kesempatan bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk bisa mengisi di Jepang yang salah satunya melalui pemagangan. “Bahkan kalau bisa kuotanya ditambah. Ini perlu di sampaikan kepada pemerintah Jepang. Kita akan terus mendorong. Selain Jepang investasi di Indonesia, tentunya akan menjadi penting bagi Jepang Training, skilling, upskilling, dan ini paling pas kalau dilakukannya di Jepang, sehingga nantinya mereka akan kembali dan memperluat industri-industri di dalam negeri,” ucapnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam laporannya menyampaikan bahwa sebanyak 2.000 peserta pemagangan ke Jepang yang hari ini dilepas berasal dari Lembaga Pelatihan Kerja atau Sending Organization di Jabodetabek. Menurut Menaker, program pemagangan ini sangat diminati masyarakat. Bahkan, katanya, berdasarkan laporan yang diterimanya, peserta yang mendaftar program ini mencapai 2.500 orang. “Ini menunjukkan betapa tingginya antusiasme angkatan kerja kita dalam meningkatan kompetensi melalui program pemagangan ke Jepang,” ucap Menaker. Lebih lanjut ia mengatakan, program pemagangan ke Jepang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak 1993 hingga tahun 2023, dan telah lebih dari 103.000 alumni yang berhasil menyelesaikan program pemagangan dengan baik. Kemnaker pun akan terus memasifikasi program pemagangan ke Jepang untuk memaksimalkan pembangunan SDM menuju Indonesia Maju. Ia juga menyampaikan bahwa Kemnaker bekerja sama dengan IM Japan telah melaksanakan berbagai program pendukung pemagangan ke Jepang, dengan program terkini berupa Bantuan Subsidi Pra Pemberangkatan senilai 100.000 Yen kepada calon peserta pemagangan. Ia mengatakan, para peserta tersebut sudah dipastikan keberangkatannya dalam program magang ke Jepang serta Program Dana Usaha Mandiri senilai hingga 900.000 Yen bagi peserta magang yang telah menyelesaikan program magang ke Jepang baik selama 3 tahun maupun 5 tahun. Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga memberikan secara simbolis Dana Usaha Mandiri kepada alumni program pemagangan ke Jepang yang baru saja menyelesaikan program pemagangan selama 5 tahun. Biro Humas Kemnaker

Bandung—Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengingatkan perguruan tinggi agar program pendidikannya mencakup mata kuliah dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan keynote speech pada acara Pekan Sosialisasi dan Orientasi Mahasiswa Baru (PESONAMU) Tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Kamis (21/9/2023). “Perguruan tinggi juga harus bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi di sekitar perguruan tinggi, untuk menyediakan kesempatan magang dan pekerjaan bagi mahasiswa dan alumni,” katanya. Selanjutnya, Afriansyah juga mengingatkan perguruan tinggi agar menyediakan layanan bimbingan karir yang komprehensif kepada mahasiswa dan alumni; serta memberikan pelatihan keterampilan tambahan seperti soft skill komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi tim kepada mahasiswa dan alumni. “Perguruan tinggi juga harus menyediakan forum atau acara jaringan alumni yang memungkinkan mahasiswa dan alumni untuk terhubung satu sama lain, serta akses jaringan dengan professional yang sudah berpengalaman sehingga dapat memberikan peluang kerja, mentorship, dan dukungan dalam membangun karir,” katanya. Di hadapan mahasiswa baru UMB, Afriansyah mengingatkan bahwa untuk menghadapi era digitalisasi serta bonus demografi, mahasiswa harus terus menjaga motivasi diri, terus belajar dengan keahlian-keahlian baru, serta rajin membangun jejaring dan berkolaborasi dengan teman maupun orang-orang baru. “Kepada mahasiswa baru, ke depan kita jangan takut dengan digitalisasi. Mesin-mesin itu tidak akan menggantikan manusia, karena mesin-mesin itu tidak memiliki hati yang bisa menggantikan manusia,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker

Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) senantiasa menggandeng para stakeholder, baik instansi pemerintah, industri, serikat pekerja, mitra pembangunan dalam dan luar negeri untuk mewujudkan kompetensi serta produktivitas SDM yang berdaya saing nasional maupun internasional. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, bentuk kolaborasi yang dilakukan Kemnaker dapat berupa pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), maupun sinergi program pelatihan dan pendampingan lulusan pelatihan. “Kami berharap dukungan pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan para pengusaha dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas,” ungkap Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan usai menyaksikan Penandatanganan Serah Terima Lahan dan Bangunan dalam Rangka Transformasi BLK di Provinsi Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan dan Halmahera Selatan, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ditjen Binalavotas Kemnaker dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat tentang Peningkatan Kompetensi dan Pemberian Bantuan Modal bagi Lulusan Pelatihan, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Rabu (11/1/2023). Menurut Menaker, pada sektor ketenagakerjaan, investasi menjadi hal yang sangat penting karena didasarkan lima alasan yakni, investasi membuka lapangan kerja; investasi memperbesar peluang alih teknologi dan pengetahuan; investasi memperkuat kualitas SDM; investasi mendorong peningkatan produktivitas; dan investasi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Masuknya investasi lanjut Menaker akan semakin mendorong negara dalam memberikan layanan yang prima, good governance, serta daya saing nasional. Di sisi lain, investasi juga bermanfaat untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha. “Kualitas SDM yang mumpuni mendorong produktivitas lebih baik yang tentunya menjadi pertimbangan utama investor ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Menaker. Pada kesempatan ini, Menaker Ida mengapresiasi Gubernur Jambi, Bupati Pesisir Selatan dan Bupati Halmahera Selatan, atas komitmennya yang telah menyerahkan lahan beserta bangunan agar dapat digunakan sebagai pengembangan Unit Pelaksana Teknis Pusat BPVP di Jambi, Pesisir Selatan, serta Halmahera Selatan. “Pengembangan UPTP BPVP merupakan wujud nyata dari implementasi strategi revitalisasi fasilitas, sarana dan prasarana,”ucapnya. Selain itu, ia juga menyambut baik kerja sama yang dilakukan Kemnaker dengan Pemkab Lima Puluh Kota dalam meningkatkan kompetensi SDM untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Lima Puluh Kota. “Saya ingin agar dapat dibangun hubungan yang berkesinambungan antara Kemnaker dengan Pemkab Lima Puluh Kota melalui BBPVP Medan. Tentunya kami terbuka untuk bekerja sama pada bidang lain di sektor ketenagakerjaan,” tutur Menaker. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) terus mendorong pengembangan dan penerapan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS). Karenanya, GNP2DS harus menjadi sebuah gerakan yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, dunia usaha dunia industri, akademik dan organisasi kemasyarakatan secara terencana. “GNP2DS harus menjadi gerakan yang menyeluruh, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, baik secara makro maupun mikro dari pusat sampai ke daerah,” kata Ida Fauziyah dalam sambutannya saat membuka Rapat Paripurna LPN di Jakarta, Rabu (21/12/2022). Ida Fauziyah menjelaskan produktivitas merupakan kata kunci memenangkan persaingan di lingkungan global yang dinamis, sehingga menuntut sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cekatan, adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. “Revolusi digital, yaitu pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan terus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan di banyak negara,” katanya. Menurut Ida Fauziyah, peningkatan kualitas SDM Indonesia yang unggul dalam arti berintegritas, kompeten, profesional, produktif dan berdaya saing global adalah suatu keharusan untuk dapat menjadikan SDM sebagai subyek dan obyek pembangunan yang kreatif dan produktif. “Apabila kita mampu mengoptimalkan pendayagunaan SDM dalam kegiatan ekonomi yang produktif, tentunya hal tersebut akan berdampak positif pada peningkatan dan penguatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, ” ujarnya. Dari sisi kuantitas tenaga kerja kata Ida Fauziyah, bonus demografi yang tengah terjadi di Indonesia menjadi peluang yang menjanjikan dalam penyediaan tenaga kerja yang produktif. Bonus demografi akan menciptakan jendela peluang (window of opportunity) ketika angka beban ketergantungan berada pada titik terendah. “Bonus demografi yang terkelola dengan baik, akan menghasilkan angkatan kerja yang dapat menjadi penggerak daya saing Indonesia. Kondisi ini akan diperkirakan akan terjadi pada periode 2020-2030,” katanya. LPN memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing Indonesia. Keanggotaan LPN berasal dari 17 Kementerian/ Lembaga berjumlah 21 (dua puluh satu) orang pejabat Eselon I sebagaimana termaktub dalam Perpres nomor 50 tahun 2005. Biro Humas Kemnaker

Semarang–Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meresmikan pengembangan ‘Kampung Kompeten Produktif’ di Dusun Semilir, Ngemplak, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (15/12/2022). Peresmian kampung kompeten produktif ini ditandai dengan membunyikan angklung secara bersamaan oleh Ida Fauziyah, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha. “Saya mengharapkan program pengembangan kampung kompeten produktif ini, dapat diterapkan di masyarakat, sehingga akan terwujud penerapan prinsip-prinsip produktivitas di masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan desa, dan meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja yang produktif di desa, ” katanya. Ida Fauziyah menambahkan program pengembangan kompeten ini diberikan kepada masyarakat adalah sebagai bukti bahwa Kemnaker menyadari peran penting pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam meningkatkan unsur produktivitas walaupun di suatu kampung di daerah-daerah. Melalui program ini, Kemnaker ingin meyakinkan semua pihak bahwa peningkatan produktivitas berjalan seiring atau simultan dengan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Termasuk di dalamnya penurunan angka pengangguran serta peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di wilayah masyarakat kampung. Program pengembangan kampung kompeten produktif pada tahun 2022 merupakan pilot project yang telah dilaksanakan di 10 lokasi. Yakni di kabupaten Kudus, Mojokerto, Madiun, Mamasa, Pekalongan, Dieng, Demak, Karawang, Semarang, dan kecamatan Tebet (Jakarta). “Program kampung kompeten produktif ini, bukanlah sekedar merefleksikan program peningkatan produktivitas untuk masyarakat kampung belaka. Lebih dari itu, program ini juga melambangkan spirit dan komitmen untuk terus membangun keunggulan kampung di tengah perubahan, ” kata Budi Hartawan Biro Humas Kemnaker

Hwaseong–Kementerian Ketenagakerjaan mulai membuka peluang pemagangan ke Republik Korea. Hal ini terjadi setelah Kemnaker menandatangani kerja sama (MoU) bidang pemagangan dengan Korean Federation Small Business (KFSB). “Saya berharap dengan ditandatanganinya MoU antara Dirjen Binalavotas dan Chairman KFSB ini dapat menginisiasi dan membuka peluang program pemagangan luar negeri di Korea Selatan untuk angkatan kerja dari Indonesia sekaligus dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Korea Selatan,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Hwaseong, Korea (3/12/2022) waktu setempat. Menaker menjelaskan, selama ini Indonesia telah menjalin kerja sama bidang pemagangan dengan beberapa negara sahabat guna meningkatkan keterampilan SDM Indonesia, serta mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di negara tujuan pemagangan. Saat ini Indonesia telah melakukan kerja sama program pemagangan luar negeri dengan beberapa negara mitra antara lain Jepang, Qatar, dan Australia. Indonesia juga merupakan negara peringkat ketiga sebagai negara pengirim peserta magang setelah Vietnam dan RRT. “Saya juga berharap kolaborasi antara Ditjen Binalavotas Kemnaker dan KFSB ini merupakan awal dari perjalanan panjang pembelajaran bersama untuk dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan negara masing-masing yang semakin dinamis,” katanya. Ruang lingkup MoU ini meliputi penyusunan analisis kebutuhan pelatihan; Pengembangan standar kompetensi kerja; Pengembangan program, kurikulum, modul pelatihan, dan pelatihan aplikasi termasuk kontennya; Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan; Peningkatan kapasitas instruktur; Penyediaan tenaga ahli/pengajar; Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi; Penyediaan tempat pelatihan kerja dan pelatihan pemagangan; dan Implementasi business matching antar organisasi pengirim dan organisasi pengawas. Biro Humas Kemnaker

Ulsan–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melakukan kunjungan kerja ke Hyundai Heavy Industry (HHI) pada Jumat (2/12/2022) di Ulsan, Korea Selatan. Menaker berkunjungan ke perusahaan produsen kapal ini dalam rangka membahas peluang kerja bagi angkatan kerja di Indonesia. Menaker mengatakan, saat ini Indonesia sedang memasuki puncak bonus demografi yang ditandai dengan jumlah usia produktif yang mencapai 70 persen dari penduduk Indonesia. Menurut Menaker, dari jumlah usia produktif ini tidak sedikit angkatan kerja Indonesia yang menginginkan bekerja ke luar negeri dengan tujuan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di dalam negeri. “Oleh karena itu, kami memandang perlu untuk membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi angkatan kerja di Indonesia, baik peluang kerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Menaker. Menaker mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat 15 lembaga pendidikan tinggi yang terdiri atas universitas, politeknik, dan akademi teknik dengan pilihan program studi kelistrikan kapal, permesinan kapal, dan desain bangunan kapal. Selain itu, di Indonesia juga terdapat 14 sekolah menengah kejuruan di Indonesia dengan pilihan kompetensi yang ditawarkan adalah konstruksi kapal baja, mesin kapal, desain dan rancang bangun kapal, interior kapal, kelistrikan kapal, permesinan kapal, dan pengelasan kapal. Menaker menyatakan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil pada umumnya telah mengikuti pelatihan sesuai dengan sektor yang mereka minati dan memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Dengan keterampilan yang tersertifikasi itu, mereka siap untuk mendukung perkembangan usaha perusahaan HHI. “Mereka memiliki sertifikasi yang terstandar secara nasional di bawah BNSP untuk membuktikan bahwa mereka kompeten dan layak untuk suatu pekerjaan tertentu,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker