Berita Kemnaker

Jambi–Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat implementasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di daerah untuk melindungi hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono menyatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non diskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi termasuk bidang ketenagakerjaan. “Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman, kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas,” kata Dirjen Suhartono saat membuka secara virtual Rakor Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jambi, Kamis (16/9/2021). Ia mengatakan, dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia Kemnaker telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Selain itu, isu disabilitas ini adalah isu lintas sektoral yang penanganannya memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. “Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional maupun regional Provinsi dan Kabupaten/Kota,” katanya Menurut Dirjen Suhartono, Menaker Ida Fauziyah memilik concern yang tinggi terhadap isu disabilitas, khususnya bidang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, ia meminta agar ULD ini bisa dapat diimplementasikan secepatnya “Ini bisa menjadi momentum yang tepat dari sisi ketenagakerjaan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menjelaskan, ini merupakan langkah yang tepat dalam menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD serta memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan sinergi program khususnya dilingkup Provinsi Jambi “Saya meminta OPD terkait untuk menyiapkan unit layanan disabilitas dan bermitra dengan dunia usaha dan industri dalam upaya meminimalisasi angka pengangguran terutama pada tenaga kerja disabilitas,” kata Wagub Abdullah. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mengoptimalkan  pembentukan ULD Bidang Ketenagakerjaan untuk memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Biro Humas Kemnaker

Jakarta—Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dari BPK RI. Dengan capaian ini, Kemnaker berhasil mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-berturut. “Kami berterima kasih kepada seluruh pegawai kementerian Ketenagakerjaan yang telah bekerja keras menyajikan sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini adalah buah kerja keras kita bersama,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Rabu (15/9). Sejak pertama kali meraih Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2016, secara berturut-turut Kemnaker meraih Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, dan terakhir 2020. Kemnaker pun bertekad mempertahan capaian ini di tahun-tahun berikutnya. “Capaian ini akan memacu kita semua untuk bekerja lebih keras lagi, karena memang mempartahankan itu biasanya lebih susah dari pada meraih,” kata Sekjen Anwar. Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah mengamanatkan seluruh jajaran Kemnaker agar Opini WTP tersebut terus dipertahankan. Mengingat, opini dari BPK tersebut adalah cerminan tanggungjawab dan akuntabilitas Kemnaker dalam mengelola keuangan negara. Sehingga, adanya penilaian terhadap laporan keuangan harus dijadikan pemicu seluruh jajaran Kemnaker untuk bekerja sebaik mungkin. Esty menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK. Pertama, mengonsolidasi internal Kemnaker untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. “Seluruh unit eselon I mempunyai tanggungjawab yang sama untuk bisa meyakini tata kelola keuangannya baik dan akuntabel,” jelas Esty. Kedua, memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. “Dan secara periodically itu juga dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal implementasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan,” katanya. Esty juga mengingatkan seluruh jajaran Kemnaker untuk memperkuat komitmen mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, serta dengan sigap melakukan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi dari BPK. “Dan sekarang sudah masuk ke semester kedua, untuk itu kita harus meyakini tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 pun bisa kita sajikan di dalam laporan keuangan yang nanti di awal tahun 2022 akan diperiksa oleh BPK, sehingga opininya pun bisa kita pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker

Jakarta—Untuk mendukung agenda besar pembangunan SDM, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) diminta untuk membekali lulusannya dengan sertifikat kompetensi kerja dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Karena sertifikat kompetensi tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari definisi SDM kompeten dan berdaya saing. “Sertifikat kompetensi memiliki arti sangat penting. Lulusan LPK/BLK keahliannya semakin diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi. Sehingga apabila tidak terserap di pasar kerja, lulusan LPK/BLK bisa menjadi wirausaha,” ujar Ida Fauziyah saat menerima audiensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo (LPPMS) secara virtual di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Menaker Ida mengatakan, pelatihan kompetensi yang lakukan LPK dan BLK harus mampu menjawab kebutuhan yang lebih besar di dunia industri. Modul kurikulum dan program pelatihan pun harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan kurikulum maupun program yang menyesuaikan kebutuhan industri atau dunia usaha, maka maka LPK/BLK nantinya tidak lagi menciptakan lulusan pelatihan yang menganggur, melainkan lulusan pelatihan yang siap kerja dan dibutuhkan pasar kerja. Oleh karenanya, materi utama dalam pendidikan pelatihan atau vokasi untuk calon pencari kerja disesuaikan dengan kebutuhan industri/dunia usaha melalui bimbingan para tutor dari berbagai dunia usaha dan para praktisi sehingga lulusan LPK/BLK memiliki kemampuan yang dibutuhkan dunia usaha. Hingga saat ini, lanjut Menaker Ida Fauziyah, pihaknya terus melakukan identifikasi LPK milik swasta, dan BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar program pelatihan vokasi diterapkan disesuikan dengan kebutuhan pasar kerja. “Ke depannya, kita dorong agar para lulusan LPK/BLK agar dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga-lembaga pendidikan formal,” kata Menaker Ida. Dalam pertemuan virtual secara singkat tersebut, Menaker Ida Fauziyah pun menyatakan untuk terus meningkatkan kerja sama dengan LPPMS. Menurutnya, selama ini Kemnaker melalui BLK telah bekerja sama dengan produk kecantikan Mustika Ratu dalam penggunaan sarana pelatihan peserta Asean Skill Competition dibidang kecantikan. “Kami siap terus bekerja sama dengan LPPMS dalam peningkatan standar kompetensi kerja di bidang kecantikan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Mengikuti standar peralatan dan kurikulum yang ada di Mustika Ratu,” katanya. Menaker Ida Fauziyah menambahkan, salah satu kejuruan yang tengah dikembangkan Kemnaker untuk mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan Spa Therapist. Bekerja sama dengan LPPMS, kejuruan Spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha secara mandiri. Sehingga, peluang kerja bagi lulusannya menjadi lebih besar. “Sejumlah BLK Komunitas di kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu, Wardah dll., ” ujar Ida Fauziyah. Sementara LPPMS pun sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dengan BLK Komunitas yang telah ditunjuk oleh Kemnaker. LPPMS akan menyiapkan instruktur, kurikulum dan model pelatihan untuk spa therapist. “Kami juga akan memberikan assist, pelatihan Training for Trainer (TFT) bagi penyiapan instruktur SPA Therapist agar BLK Komunitas kejuruan SPA yang didirikan dapat berjalan dengan baik, ” kata Kusuma Ida Anjani selaku Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart), PT Kubota Indonesia, PT Mobil Laku Indonesia (OLX Autos), dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Penandatanganan yang dilakukan di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu (16/6/2021) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia usaha dan industri. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa salah satu upaya yang tengah digencarkan Kemnaker adalah meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan vokasi, kata Menaker Ida, bertujuan membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, agar saat kondisi ekonomi berangsur pulih, dan kesempatan kerja bertambah, tenaga kerja dapat segera mengisi kebutuhan industri. “Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengimplementasikan program transformasi BLK untuk meningkatkan kualitas pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia,” kata Menaker Ida. Akan tetapi, sambungnya, kesuksesan program ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, salah satunya industri sebagai pengguna langsung tenaga kerja. “Industri ini pihak yang paling memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan secara riil di lapangan,” ucapnya. Keberadaan industri sebagai mitra, katanya, dapat memberikan masukan atas kebutuhan keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan soft skills apa saja yang dibutuhkan oleh industri. “Untuk itu, industri perlu bergandengan tangan dengan pelaksana pelatihan dalam menciptakan link and match antara lulusan pelatihan dengan kebutuhan di industri,” kata Menaker Ida. Dijelaskan Menaker Ida, MoU dengan PT Sumber Alfaria Tbk (Alfamart) merupakan perpanjangan kerja sama yang sudah dijalankan sejak tahun 2018, yakni terkait penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan SDM kompeten di bidang retail. Sedangkan MoU dengan PT Kubota Indonesia berkaitan dengan kerja sama pengembangan pelatihan vokasi di bidang otomotif mesin diesel yang merupakan spesialisasi dari PT Kubota Indonesia. MoU dengan OLX Autos berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetesi dan sertifikasi kompetensi SDM bidang otomotif, khususnya untuk penyiapan SDM sebagai petugas inspeksi kendaraan. Adapun, MoU dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) merupakan kerja sama dalam rangka penyaluran dana insentif dalam proses dan/atau pasca pelatihan vokasi. Menaker Ida mengapresiasi para mitra industri atas partisipasi dan komitmennya dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui model kerja sama dengan BLK. “Saya berharap nota kesepahaman bersama ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar terhadap tenaga kerja Indonesia,” ucapnya Menaker Ida menambahkan, kerja sama antara Kemnaker dan dunia industri sangat penting karena pengembangan kompetensi SDM harus melibatkan seluruh pihak, termasuk industri selaku user/pengguna tenaga kerja kompeten. “Melalui sinergi ini diharapkan lulusan pelatihan BLK telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap,” kata Menaker Ida. Direktur Utama LinkAja, Haryati Lawidjaja, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung digitalisasi penyaluran program-program pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, dengan digitalisasi, penyaluran program pemerintah akan lebih cepat, tepat, transparan, sekaligus memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penerimanya. “Kerja sama kami bersama Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini merupakan bentuk nyata komitmen kami tersebut,” kata Haryati. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang dibangun Kementerian Ketenagakerjaan membuka berbagai jenis kejuruan pelatihan vokasi yang menarik untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing. Berbagai jenis kejuruan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, di antaranya adalah spa therapist, kuliner, pembuatan konten film dan youtuber, barista, animasi dll. Salah satu jenis kejuruan baru dan akan menjadi andalan Kemnaker dalam mendukung sektor pariwisata adalah kejuruan spa therapist. Kejuruan spa alias traditional healing ini akan dapat melayani pasar tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, maupun wirausaha. Sehingga peluang bagi lulusannya untuk bekerja menjadi lebih besar “Sejumlah BLK Komunitas di kawasan  Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo akan dibangun khusus untuk kejuruan spa. Untuk mempersiapkan jurusan baru itu, Kemnaker telah bekerja sama dengan Martha Tilaar, Mustika Ratu,  Wardah dll,” Kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, pada Kamis (10/6). Menaker Ida mengatakan, dalam pelatihan Spa di BLK Komunitas ini, para siswa akan diajarkan bagaimana meramu bahan-bahan ramuan tradisional, memijat, totok wajah, refleksi, lulur, creambath, hingga menyambut tamu, menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan spa. “Spa merupakan layanan jasa penunjang pariwisata. Indonesia kaya dengan memanfaatkan rempah-rempah dan bahan jamu-jamuan. Lama pelatihan sekitar 1,5 bulan. Nanti setelah lulus pelatihan, para siswa akan menerima sertifikat yang sudah disiapkan dan didampingi untuk menempatan kerjanya,” kata Menaker Ida. Selain itu, ada juga pelatihan kuliner yang merupakan sub industri jasa yang akan tetap exist sepanjang masa. Sepanjang kita tetap butuh makanan, maka usaha kuliner tetap menjanjikan sehingga pelatihan ini banyak diminati oleh peserta pelatihan di BLK komunitas “Melalui BLK Komunitas bidang kuliner, keahlian-keahlian membuat beraneka masakan pun diajarkan. Mau belajar masakan internasional, ada. Aneka kreasi pasta, pizza, dimsum, sushi, kimchi dan selera manca negara lainnya, bisa diajarkan di BLK Komunitas,” kata Menaker Ida. Dalam pelatihan jurusan kuliner, peserta pelatihan belajar membuat kue, cake,  pastry, hingga bagaimana platting atau menghidangkan makanan dengan cantik,  juga bisa dipelajari di BLK Komunitas. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan dimaksud adalah bonus demografi; revolusi industri 4.0; dan dampak pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, yang berlangsung selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. “Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dbangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional,” papar Stafsus Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas, Kamis (10/6). Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas; terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders; adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas; serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan. “Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional,” katanya. Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. Menurut Stafsus Menaker, Pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia. “BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI,” tambahnya BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan “Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MOU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron,” Ungkapnya. Sementara salah satu BLK Komunitas unggulan, yang hadir, yakni BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo, yang fokus pada satu program pelatihan Teknik Sepeda Motor (TSM) di Kabupaten Demak, telah menunjukkan kemandiriannya dengan melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan Honda, serta wirausahawan yang membuka bengkel di kampung asalnya masing-masing. “Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan MoU-Mou dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel diantaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerjasamanya dalam bentuk magang setelahnya mereka direkrut sebagai karyawan,” ungkap Muhammad Hanif Maimun, Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo. BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian Lembaga atau Yayasan yang menerima manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan berkompeten. Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Di tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan PT Astra dan Honda. Biro Humas Kemnaker

Tasikmalaya–Penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas. Dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan. “Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja. BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma’ruf mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match). Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional. “Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa,” jelas Wapres. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum. Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi. “Di samping itu, Kemnaker juga  menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, ” kata Menaker Ida. Menaker Ida menambahkan, saat Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi  Furniture    dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial. “Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja,” ujar Menaker Ida. Peresmian BLK Komunitas di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya ini turut diikuti perwakilan lembaga penerima bantuan sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso; dan Bupati Tasikmalaya, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Biro Humas Kemnaker

Tasikmalaya–Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 2 hari, 7 s.d 8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan. “Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/6/2021). Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan stakeholders. “Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya,” katanya. Selama ini, Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah memiliki 23 kejuruan. “Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” jelas Hindun. Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari peserta pelatihan di BLK Komunitas. “Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru,” ujarnya. Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan d iikuti 50 peserta secara luring dan sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara ini juga akan dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih mudah terserap pasar kerja. “Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas  kesempatan kerja bagi para lulusannya,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (06/06/2021) Menaker Ida mengatakan, dengan bersinergi, lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri. Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar kerja; pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-manage lembaga pelatihan. Menurut Menaker Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya. Menaker Ida  menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. “Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng  asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu,” terangnya. Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai  salah satu wisata super prioritas yang menjadi fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata gunung dan air. “Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten. Sejak tahun 2017, telah berdiri sebanyak 2.127 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Biro Humas Kemnaker