Kemenaker hadir membantu Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran HAM Berat di Aceh

Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran HAM Berat di Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program Pelaksanaan Rekomendasi Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia. Kegiatan ini digelar di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/06/2023) siang.

“Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban,” ucap Presiden.

Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh jalur nonyudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan mengedepankan pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial.

“Kita bersyukur, alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Presiden mengakui, proses penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di tanah air melalui proses yang lama dan sangat panjang. Untuk itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kebesaran hati para korban dan ahli waris korban menerima setiap proses yang berjalan.

“Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia, semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas fondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, dalam laporannya menyampaikan alasan dipilihnya Aceh sebagai awal dimulainya realisasi program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, pemerintah dan rakyat Aceh turut berkontribusi dalam catatan sejarah Indonesia.

Selain itu, Menko Polhukam melanjutkan, ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh, serta penghormatan terhadap bencana kemanusiaan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 lalu.

“Ketiga hal tersebut memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan,” ucap Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan hak-hak korban maupun ahli waris kepada delapan perwakilan penerima. Selain itu, Presiden juga meninjau stan-stan kementerian/lembaga yang berkontribusi dalam memberikan hak-hak korban.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki.

Read more: https://setkab.go.id/luncurkan-program-pemulihan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-presiden-untuk-pulihkan-luka-bangsa/

Kepala BPVP Banda Aceh Rahmad Faisal sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan Bantuan Program Pelatihan Menjahit dengan Mesin Jahit bagi korban HAM yang berat di Gampong Billi, Kab. Pidie

Previous Daftar Calon Peserta Bahasa Lulus Tes Tulis
Next Daftar Peserta PBK Batch 4 2023 Lulus Tes Tulis

About author

You might also like

Berita BLK 0 Comments

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawain Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan RI

Banda Aceh – Sebanyak 88 pegawai dari Kementerian Ketenagakerjaan RI diambil sumpah dan janji secara serentak. Diantaranya terdiri dari BPVP Banda Aceh (25 orang), BBPVP Medan (20 orang), BPVP Padang

Berita BLK 0 Comments

Pelatihan Bahasa Jepang BLK Banda Aceh dengan BP2MI

Banda Aceh – Pelatihan bahasa Jepang untuk persiapan program penempatan kerja Goverment to Goverment (G to G) Jepang kerjasama BLK Banda Aceh dengan BP2MI. Program ini khusus untuk lulusan Keperawatan

Berita BLK 0 Comments

Apresiasi Walikota Banda Aceh kepada BLK Banda Aceh dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh

Banda Aceh – Kepala BLK Banda Aceh mengikuti acara pemberian bantuan bagi peserta pelatihan Baitul Mal Kota Banda Aceh di Kantor Walikota Banda Aceh pada Kamis (10/02/2022). Wali Kota Banda

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply