Banda Aceh – Pembukaan Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder untuk mendukung program pelatihan sinegritas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dilaksanakan di Hotel Grand Nanggroen pada Rabu (8/12/2021). Acara dilaksanakan selama 2 hari 13 – 14 Desember 2021
Rakor dihadiri oleh Direktur Bina Intala Ditjen Binalavotas Kemnaker RI, Syamsi Hari, SE, MM, Staf Ahli Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Setda Aceh, Iskandar Sukri, MM, MT, beserta stakeholder lainnya seperti, Kadin Aceh, Forum UMKM Aceh, FKLPI Aceh, FKJP Aceh, perwakilan SDC Kota Banda Aceh dan organisasi kepemudaan yaitu KNPI Aceh.
Dalam rakor ini akan membahas mengenai bagaimana pengembangan pelatihan sesuai dengan kebutuhan daerah, mengingat setiap daerah memiliki kebutuhan tenaga kerja yang berbeda-beda, mengingat indutri di Aceh yang sedang tumbuh dengan baik kebutuhan tenaga kerja baru juga akan bertumbuh baik itu secara kualitas maupun kuantitas.
Dalam laporan penyelenggaraan kepala BLK Banda Aceh Rahmad Faisal, S.T., menyampaikan bahwa saat ini BLK Banda Aceh dapat menyiapkan tenaga kerja untuk sektor industri, pekerja kreatif, wisata, dan UMKM, mengingat 34 % lulusan pelatihan BLK Banda Aceh merupakan pekerja mandiri. BLK Banda Aceh memiliki beberapa jenis pelatihan seperti pelatihan Boarding dan Non Boarding yang dilaksanakan di BLK Banda Aceh, mobile training unit (MTU) yang pelatihannya dilaksanakan di Gampong di berbagai daerah dengan fasilitas peralatan yang dibawa oleh Truk MTU milik BLK Banda Aceh, pelatihan di UPTD BLK di 11 Kabupaten kota di Provinsi Aceh, pelatihan kerjasama dengan dunia industri yang saat ini sedang berjalan dengan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM)
Staf Ahli Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Setda Aceh, Iskandar Sukri, MM, MT, mengungkapkan bahwa sinegritas antara pusat dan daerah diharapkan dapat berdampak langsung mengurangi kemiskinan dan penganguran di Aceh.
Selain mengucapkan terimakasih atas kehadiran Stakeholder, Direktur Bina Intala Ditjen Binalavotas Kemnaker RI, Syamsi Hari, SE, MM, juga menyampaikan bahwa ASN memiliki tangung jawab untuk memberikan kemudahan dan jalan bagi para pencari kerja. BLK Banda Aceh sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat digunakan oleh Provinsi Aceh untuk memajukan dan mensejahterakan Aceh. BLK Banda Aceh juga dapat berkolaborasi dengan desa dengan memanfaatkan dana desa untuk melatih masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya di desa sehingga masyarkat dapat memiliki usaha mandiri di desa atau membangun BUMD.
TIM Media Sosial
