Berita BLK

JAKARTA – Aceh meraih empat penghargaan Naker Award 2023 dalam tiga kategori yang berbeda, di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Ketiga kategori itu meliputi, pembina produktivitas terbaik diterima Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang diwakili Asisten I Sekda Aceh Azwardi Abdullah AP MSi. Kemudian kategori Akselerasi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, yang diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen, SE, M.Si. Dan kategori penerima penghargaan paramakarya, diterima dua perusahaan asal Aceh yakni, PT Yakin Bersama Jaya, Banda Caeh dan PT Lady’s Fashion and Creativity, Bireuen Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dalam arahannya menyampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Naker Award 2023. “Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk berkontribusi lebih besar lagi bagi pembangunan ketenagakerjaan Indonesia,” kata Wapres. Ma’ruf Amin juga meminta, kegiatan ini bukan hanya ajang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pelaku industri, dan sektor Ketenagakerjaan. Tapi juga dijadikan forum pembelajaran. “Harapannya para penerima penghargaan dapat berbagi praktek baik, guna mendorong kinerja pemangku kepentingan lainnya,” katanya. Kepada Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan, dapat menjaga kesinambungan penyelenggaraan kegiatan ini. “Dan terus mengembangkan dan mengajak semua pihak dalam berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan Indonesia,” ungkapnya. Keterangan Foto: Asisten I Sekda Aceh Azwardi Abdullah AP MSi (tengah) didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husen, SE, M.Si serta dari dua perusahaan asal Aceh, saat menerima penghargaan Naker Award 2023, di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

MERDEKABICARA.COM  | BANDA ACEH –  Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh, melalui Direktorat Jenderal Bina Peningkatan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Provinsi Aceh mengadakan Kegiatan Pendampingan Pengukuran Peningkatan Produktivitas Perusahaan. Kegiatan yang berlangsung di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada hari Selasa (21/11/2023) di buka oleh Kepala Disnakermobduk Aceh Akmil Husein, M.Si. Kepala BPVP Banda Aceh, Rahmad Faisal dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dihadiri oleh 41 peserta yang terdiri dari perwakilan pemilik perusahaan di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar serta sejumlah Auditor Produktivitas Internal Sub-Koordinator Produktivitas, BPVP Banda Aceh. “Kegiatan ini merupakan yang pertama kali diadakan di Aceh sejak dikeluarkannya Permenaker RI Nomor 156 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas (SIMPRO)”, sebut Rahmad Faisal. Lanjutnya, maksud dan tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman tentang teknis pelaksanaan dan manfaat pengukuran peningkatan produktivitas bagi perusahaan. “Melalui kegiatan ini para wakil-wakil perusahaan yang hadir akan mendapatkan pemahaman awal yang kemudian dapat ditingkatkan lagi melalui pelatihan-pelatihan,” tambahnya. Tidak lupa, Rahmad Faisal menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Aceh dan Disnakermobduk Aceh. “Disnakermobduk Aceh selalu membantu koordinasi dan juga teknis pelaksanaan program-program BPVP baik di level provinsi maupun di Kabupaten/Kota, melalui kerjasama pembinaan BPVP Disnaker,” terangnya. “Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Forum Komunikasi dan Pelatihan dengan Industri (FKLPID), KADIN Aceh yang sangat mendukung kerjasama, khususnya membangun kemitraan kerjasama pelatihan vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), Ibu Fine Mareta Wirandani, S.E, pemateri dari Ditjen Bina Produktivitas, Ibu Vera Ningsih, S.Tp, pemateri Disnakermobduk Aceh, para panitia dan auditor dijajaran subkoordinator produktivitas, yang telah bekerja keras bersama-sama mempersiapkan kelancaran kegiatan mulai dari awal sampai selesai,” ungkap Rahmad Faisal. Faisal menambahkan, pengukuran produktivitas perusahaan merupakan program pemerintah untuk membina perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas sebuah entitas usahanya. Meningkatkan daya saing daerah dan juga regional. Melalui peningkatan produktivitas tentunya perusahaan akan melakukan pengembangan dan penambahan resource, baik modal maupun tenaga kerja, yang mana akan menyerap tenaga kerja baru dan juga penambahan permodalan. Feedback kepada kesejahteraan karyawan juga akan terjadi karena peningkatan omzet perusahaan. Akhirnya, perekonomian daerah dan nasional akan tumbuh dan bergerak maju. Pengukuran produktivitas menjadi penting bagi setiap perusahaan baik kualifikasi UMKM maupun usaha besar. Penting karena dengan dilakukannya pengukuran maka kemudian dapat diketahui sejauh mana sebuah perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai kriteria-kriteria produktivitas selama ini, apakah minor, kritikal atau mayor, yang kemudian akan diberi nilai dan rekomendasi hasil pengukuran produktivitas yang sesuai katagori oleh tim auditor, apakah masuk kategori unggul atau berkembang. Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan penghargaan produktivitas kepada perusahaan yang produktif dan juga terbukti mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan Produktivitas yang diberikan adalah Siddhakarya dan Paramakarya. Semua perusahaan berkesempatan secara terbuka bersaing untuk mendapatkan penghargaan produktivitas. Penghargaan produktivitas diberikan kepada Usaha Kecil, menengah, dan Besar yang berhasil meningkatkan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut melalui penerapan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas. Perusahaan dapat mendaftarkan diri melalui Disnakermobduk Aceh sebagai calon nominasi atau kepesertaan dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Secara administrasi syaratnya memiliki NPWP perusahaan, membayar pajak dan memiliki surat izin usaha. Secara teknis syaratnya telah menerapkan alat, teknik dan metode peningkatan produktivitas secara konsisten dan berkelanjutan, telah mendapatkan bimbingan peningkatan produktivitas dari Lembaga produktivitas pemerintah atau swasta, bukan cabang dari perusahaan induk dan juga bukan PMA. Sore hari berkisar pukul 16.00 WIB, menjelang ashar, Kegiatan ditutup oleh Moderator acara Teuku Jailani, mewakili Sub-Koordinator Produktivitas BPVP Banda Aceh.

[df-subtitle]Melalui Griya Abhipraya, Kanwil Kemenkumham Aceh Harap Hak Narapidana dan Mantan Narapidana Terpenuhi[/df-subtitle] Banda Aceh – Griya Abhipraya merupakan wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) bagi klien Pemasyarakatan melalui kegiatan kepribadian, kemandirian, hukum dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas warga binaan agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, Yudi Suseno saat membuka Rapat Koordinasi Pembentukan Griya Abhipraya di Wilayah Aceh, Kamis (21/9/2023) di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh. “Dengan dibentukya Griya Abhipraya diharapkan dapat menjadi rumah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas pemenuhan kebutuhan mendasar bagi narapidana maupun mantan narapidana dapat mencegah pengulangan tindak pidana dan meningkatkan kondusifitas lingkungan masyarakat,” ungkap Yudi saat membacakan sambutan Plh. Kepala Kantor Wilayah. Hal ini akan sejalan dengan amanah Presiden Republik Indonesia guna membangun ekosistem yang aman dan kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat berjalan baik. “Semoga dengan adanya Rapat Koordinasi Pembentukan Griya Abhipraya di wilayah Aceh ini dapat meningkatkan pelaksanaan pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan dan dapat membawa kebaikan bagi semua pihak,” harap Yudi. Sementara itu Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Harinto menyampaikan wilayah Aceh merupakan salah satu wilayah piloting, untuk pelaksanaan program prioritas nasional pemberdayaan masyarakat tahun 2023, yaitu program pembentukan Rumah Singgah atau lebih tepatnya dikenalkan sebagai Rumah Kolaborasi “Griya Abhipraya”, sebagai program lanjutan prioritas nasional yang telah diusung sejak tahun 2020. “Besar harapan kami, melalui kegiatan ini kita dapat mewujudkan kolaborasi dan sinergitas antara Bapas, Pokmas Lipas, dan Pemerintah Daerah juga stakeholder lainnya, untuk saling menguatkan komitmen keterlibatan, dan peran masing-masing dalam memberikan layanan Griya Abhipraya, sekaligus mengembangkannya menjadi kelembagaan yang eksis dan mandiri dalam mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan”, Ujar Pujo Harinto. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Penandatanganan kerjasama antara Balai Pemasyarakatan dengan Instansi terkait dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang meliputi : 1. Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Banda Aceh 2. Baitul Mal Banda Aceh 3. Pemerintah Desa Baet 4. Kementerian Agama Kantor Wilayah Aceh 5. Dinas Pertanian & Perkebunan Aceh 6. Kepala BPVP Provinsi Aceh 7. Dinas Sosial Aceh 8. Pemerintah Kota Banda Aceh 9. I Live Smart 10. Serigrafi Aceh 11. Yayasan Ners Rody Motivator 12. Mie Keumala 13. Sate Padang Putri Minang 14. PT Mutiara Jaya (MRJ) 15. Yayasan Tahfidz Al-Hanifi 16. Lawfirm Muhardi and Partners.   sumber: https://aceh.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/melalui-griya-abhipraya-kanwil-kemenkumham-aceh-harap-hak-narapidana-dan-mantan-narapidana-terpenuhi

[df-subtitle]Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran HAM Berat di Indonesia[/df-subtitle] Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program Pelaksanaan Rekomendasi Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia. Kegiatan ini digelar di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/06/2023) siang. “Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban,” ucap Presiden. Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh jalur nonyudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dengan mengedepankan pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. “Kita bersyukur, alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang,” ujarnya. Presiden mengakui, proses penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di tanah air melalui proses yang lama dan sangat panjang. Untuk itu, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kebesaran hati para korban dan ahli waris korban menerima setiap proses yang berjalan. “Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia, semoga awal dari proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas fondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” tandasnya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, dalam laporannya menyampaikan alasan dipilihnya Aceh sebagai awal dimulainya realisasi program pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Menurut Mahfud, pemerintah dan rakyat Aceh turut berkontribusi dalam catatan sejarah Indonesia. Selain itu, Menko Polhukam melanjutkan, ini merupakan bentuk penghormatan negara terhadap proses perdamaian yang berlangsung di Aceh, serta penghormatan terhadap bencana kemanusiaan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 lalu. “Ketiga hal tersebut memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat, relevan dengan agenda pemenuhan hak korban dan pencegahan yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan,” ucap Mahfud. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan hak-hak korban maupun ahli waris kepada delapan perwakilan penerima. Selain itu, Presiden juga meninjau stan-stan kementerian/lembaga yang berkontribusi dalam memberikan hak-hak korban. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki. Read more: https://setkab.go.id/luncurkan-program-pemulihan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-presiden-untuk-pulihkan-luka-bangsa/ Kepala BPVP Banda Aceh Rahmad Faisal sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan Bantuan Program Pelatihan Menjahit dengan Mesin Jahit bagi korban HAM yang berat di Gampong Billi, Kab. Pidie

[df-subtitle]siap membranding aceh melalui sosial media[/df-subtitle] Program Pelatihan Sosial Media Specialis ini pertama kali di adakan oleh BPVP Banda Aceh yang diselenggarakan Karya Media dengan program pelatihan kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri antara BPVP Banda Aceh, FKLPID dan Karya Media. Dengan pelatihan sosial media specialis yang tepat, para pelaku industri kreatif di Aceh dapat mempelajari cara memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan mengembangkan bisnis mereka secara online. Mereka dapat mempelajari cara membuat konten yang menarik dan relevan, strategi pemasaran media sosial, dan cara mengukur keberhasilan kampanye media sosial. Selain itu, pelatihan sosial media juga dapat membantu mereka membangun brand awareness, meningkatkan engagement dengan audiens, dan meningkatkan penjualan produk dan jasa mereka [blockquote author=”Rahmat Faisal | Kepala BPVP Banda Aceh”]kami sangat bersyukur ada kelompok anak muda punya ide dan pemikiran cemerlang yang peduli atas anak-anak muda di aceh yang kreatif tetapi tidak ada wadah yang menampungnya dan bisa mengembangkan dirinya. Terima Kasih kepada Karya Media telah mengakomodir untuk membuat program pelatihan sosial media spesialis ini.[/blockquote] Pelatihan sosial media spesialis juga memberikan manfaat bagi para pelaku industri kreatif di Aceh untuk bersaing dengan pelaku industri kreatif dari daerah lain. Dalam era digital yang semakin maju, persaingan antara pelaku industri kreatif semakin sengit, dan pelatihan sosial media specialis dapat membantu para pelaku industri kreatif di Aceh untuk memanfaatkan potensi internet dengan lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat bersaing dengan pelaku industri kreatif dari daerah lain dan meningkatkan daya saing mereka.