Berita Kemnaker

Dubai–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, di Jawa Timur. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang kompeten melalui kegiatan Vocational Training Enhancement Program: Development Vocational Training Center for Banyuwangi. Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali Hapsah, sebagai Project Management Unit (PMU) mengungkapkan, ada dua kejuruan dan program pelatihan yang akan dikembangkan dalam program peningkatan pelatihan kejuruan melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Austria di BLK Banyuwangi. “Kejuruan yang akan dikembangkan adalah kejuruan welding (las) dan tourism (pariwisata) dengan empat komponen pekerjaan utama yaitu Konstruksi gedung; Pengadaan peralatan pelatihan; Pengembangan program dan modul pelatihan, serta learning management system (LMS); Pelatihan instruktur,” kata Ali Hapsah usai pertemuan secara daring dengan Sigmund Nemetti (Commercial Counsellor, Austrian Embassy) dan Tino Terraneo (Austrian Technology Corporation) di area business meeting paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai di Dubai, Persatuan Emirat Arab, Selasa (21/12/2021) waktu setempat. Ali Hapsah menambahkan, kedua belah pihak setuju untuk proses percepatan kerja sama ini dan pihak Austria berjanji akan segera menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya yang akan dipresentasikan pertengahan Januari 2022 untuk tahapan selanjutnya. “Dengan pengembangan pusat pelatihan vokasi BLK Banyuwangi ini, diharapkan turut mendorong industri pariwisata di Indonesia,” ujar Ali Hapsah. Secara terpisah, Ali Hapsah mengatakan pihaknya juga mengadakan pertemuan dengan Iris Achmann, Assistant Manager WKO (Kadin Austria) di paviliun Austria Expo 2020 Dubai. Pertemuan digelar untuk menjajaki kerja sama pemagangan di Austria, sekaligus regulasi yang ada di Austria sebagai syarat pemagangan. Ali melanjutkan dari pertemuan singkatnya, pihaknya dapat belajar bahwa Kadin di Austria memiliki keterlibatan sangat kuat dalam memastikan SDM yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pelatihan termasuk lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri. “Kadin di Austria terlibat dalam proses penciptaan tanaga kerja yang siap pakai dalam industri. Di Indonesia dalam Ranperpres saat ini sudah masuk tahap finalisasi penguatan keterlibatan dan Kadin/Apindo. Mulai dari penyusunan standar pelatihan, pelatihan, proses uji kompetensi, dan fasilitasi pemagangan menjadi bagian yang dikuatkan dalam Perpres tersebut,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker

Lampung–Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi agenda kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas) yang diinisiasi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan membentuk Forum Koordinasi Nasional BLK Komunitas (FKN BLK Komunitas). Apresiasi itu disampaikan Wapres saat menerima buku berjudul “Pedoman Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas” dari Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Hotel Radison, Bandar Lampung, Rabu (22/12/2021). Wapres juga mengajak agar pemerintahan daerah dunia usaha dan dunia industri, serta komunitas yang ada di masyarakat untuk bersinergi dalam upaya kemandirian BLK Komunitas, sebagai upaya mendekatkan akses peningkatan kompetensi SDM di Indonesia. “Ini menjadi tugas besar bagi kita semua untuk menyiapkan manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang baik, serta menyiapkan SDM kompeten dan hebat dalam memperkuat ekosistem dan inovasi pelatihan yang ada,” ucap Wapres. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya berharap buku Peta Jalan Kemandirian tersebut dapat segera diimplementasikan dalam bentuk aksi-aksi nyata demi tercapainya lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. “FKN BLK Komunitas yang telah terbentuk sejak Juni 2021 diharapkan bisa menjalankan fungsinya sebagai pendamping, agar keberlanjutan BLK Komunitas menjadi lembaga produktif penghasil tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, serta mendukung perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan,” ucap Menaker. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan dalam laporannya mengungkapkan, Langkah-langkah yang telah dilakukan FKN BLK Komunitas dalam rangka mengakselerasi kemandirian BLK Komunitas, di antaranya menjalin kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders; menyusun peta jalan kemandirian BLK Komunitas; menetapkan 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan; dan membentuk 44 Forum Koordinasi Wilayah BLK Komunitas di seluruh Indonesia. Adapun strategi implementasi kemandirian BLK Komunitas dilakukan melalui penguatan Kelembagaan, Penguatan Sistem Data dan Informasi; pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi; Redesain dan Inovasi Pelatihan; Penguatan Kapasitas Instruktur; Sertifikasi Lulusan, integrasi dengan Program Pemagangan; Mengembangkan Skema Penempatan; dan Pengembangan Model Kewirausahaan dan Rebranding BLK. Biro Humas Kemnaker

Lampung-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Pemerintah Pusat siap mengelola dan mengembangkan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP yang bukan hanya memiliki standar nasional tapi juga internasional. “Kita akan terus mendorong BLK Lampung  agar dapat mencetak SDM yang mampu bersaing tidak hanya nasional tapi juga secara internasional,” kata Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan kunjungan kerja ke BLK UPTD Lampung, Selasa (21/12/2021). Menaker Ida menyebut, Pemda Lampung berkomitmen menyerahkan lahan seluas 20 hektar yang akan digunakan untuk membangun dan mengembangkan workshop kejuruan baru di BLK Lampung. Menurut Menaker, di BLK Lampung juga akan dibangun workshop kejuruan pertanian, perikanan serta kejuruan pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Lampung sebagai petani dan nelayan. “Kita akan bangun workshop baru kejuruan pertanian, perikanan serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Menaker Ida menambahkan, proses administrasi penyerahan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP masih terus ditindaklanjuti prosesnya di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binalavotas. “Mudah-mudahan proses penyerahan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP akan dilakukan pada tahun 2022,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker

Tangerang–Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, menyambut baik inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penganugerahan Pelatihan Vokasi Award (PVA) 2021. “Saya ingin menyampaikan selamat kepada sejumlah pihak, khususnya Kemnaker, atas penyelenggaraan penganugerahan PVA untuk pertama kalinya ini. Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada nominasi dan Dewan Juri yang telah bekerja sebaik-baiknya untuk pelatihan vokasi di Indonesia lebih baik, ” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutan secara virtual pada acara penganugerahan PVA 2021 bertajuk SDM Kompeten, Indonesia Maju di Tangerang, Banten, Kamis (16/12/2021). Wapres menilai anugerah PVA 2021  kepada 38 nominasi untuk 10 kategori serta Insan dan Mitra Pelatihan Vokasi  merupakan kontribusinya secara riil peningkatan kualitas SDM nasional. “Saya berharap Pelatihan Vokasi Award ini terus dikembangkan dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kompetensi SDM nasional yang lebih baik ke depan,” katanya. Wapres Ma’ruf Amin berharap semua pihak untuk lebih siap dan sinergis dalam peningkatan produktivitas dan daya saing SDM Indonesia untuk menghadapi masa depan. Menurutnya, pandemi COVID-19 di seluruh dunia datangnya bersamaan, maka kemungkinan besar akan hilang secara bersamaan pula. “Pada saat itulah babak baru kompetisi global akan dimulai, mari bersama-sama berupaya agar SDM kita menjadi pemenangnya,” katanya. Hal senada dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, yang memberikan apresiasi kepada Lembaga, Insan dan Mitra Pelatihan Vokasi yang telah bekerja keras dalam memberikan bekal kepada calon tenaga kerja dengan berbagai keterampilan sesuai kebutuhan pasar dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Termasuk di dalamnya memberikan kesejahteraan. Peningkatan kualitas SDM, menjadi prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo agar bangsa Indonesia siap dan mampu bersaing di era globalisasi  dan revolusi industri 4.0. Karenanya, Presiden Joko Widodo selalu mendorong revitalisasi vokasi di sektor pendidikan vokasi maupun sektor pelatihan vokasi. “Revitalisasi dan pelatihan vokasi dimaksudkan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai sesuai kebutuhan DUDI sehingga lulusan pelatihan kerja tersebut dapat bekerja di berbagai lapangan kerja sesuai dengan kemampuan yang tepat dan keahlian berpresisi tinggi, dan berimbas pada pendapatan yang tinggi, ” kata Muhadjir. Biro Humas Kemnaker

Bekasi– Kementerian Ketenagakerjaan  mendorong perangkat desa di Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat desa melalui pelatihan kerja, baik pelatihan berbasis kompetensi maupun dengan sistem pemagangan. “Saya mengajak perangkat desa dari seluruh Indonesia yang hadir dalam acara ini agar fokus pembangunan desa tidak hanya sekedar pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana saja, melainkan kompetensi SDM juga perlu ditingkatkan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Sosialisasi Pelatihan Vokasi dan pemagangan bagi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (28/11). Sekjen Anwar mengatakan, dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat desa tersebut, telah dilakukan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa. Tiga Kementerian tersebut sepakat untuk melakukan kerja sama dalam ruang lingkup penumbuhkembangan kewirausahaan perdesaan; pengembangan SDM unggul perdesaan; pengembangan perekonomian perdesaan; serta pengembangan dan integrasi data dan informasi terkait dengan pengembangan ekonomi desa. “Untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama tersebut, saya mengharapkan, Para Kepala Desa melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja bagi warga desanya masing-masing, serta mengalokasikan Dana Desa agar masyarakat desa dapat berpartisipasi mengikuti pelatihan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja Pemerintah,” katanya. Sekjen anwar menyebut bahwa perangkat desa harus aktif dalam memberikan akses dalam mengawal masyarakat desa untuk bisa berkesempatan mengikuti pelatihan kerja baik di Balai-balai, baik di Balai Latihan Kerja milik Kemnaker, pemerintah daerah, maupun yang dimiliki berbasis komunitas, salah satunya melalui BLK Komunitas. “Potensi anak-anak muda di desa saat ini masih belum dioptimalkan, mereka kalau diberikan akses pelatihan maupun magang di bidang industri maupun di bidang pertanian, tentu akan berdampak positif juga nantinya untuk perekonomian desa yang mandiri,” jelas Anwar. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Kalangan Komisi IX DPR memberikan apresiasi atas keberhasilan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang mengalami tren pencapaian meningkat di tahun 2020 dibandingakan tahun 2019. Trend positif tersebut terlihat dari kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang mencakup sembilan indikator utama pembangunan ketenagakerjaan. Anggota Komisi IX DPR Aliyah Mustika Ilham (Fraksi Partai Demokrat). Dari paparan yang dijelaskan Menaker Ida, legislator dari dapil Sulsel I menilai capaian IPK tahun 2020 dibandingkan tahun 2019  cenderung meningkat, dari seluruh indikator “Berdasarkan data tersebut, daya juga menyampaikan apresiasi kepada ibu Menteri dan jajarannya karena di era pandemik, dari semua indikator IPK  tetap terjadi peningkatan, ”  kata Aliyah Mustika Ilham dalam rapat kerja dengan Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021). Pujian senada disampaikan oleh Netty Prasetyani dari Fraksi PKS yang menilai IPK membuat pihaknya optimistis karena telah mencapai sasaran terutama IPK kedelapan yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja. “IPK membuat kita optimis yang menjadi salah satu indikator pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi sembilan aspek, ” ujar wakil rakyat dari dapil Jawa Barat tersebut. Apresiasi lainnya juga disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB, Nur Yasin yang telah erhasil mencapai tren positif dalam konteks ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19. “Saya apreciate presentasi Bu Menteri telah mencapai kemajuan-kemajuan yang kita harapkan, ”  ujar Nur Yasin. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta kepada generasi milenial untuk terus meningkatkan keterampilannya agar mampu bersaing di dunia kerja. “Paculah kemampuan Kalian setingi-tingginya untuk penguasaan teknologi, kompetensi kerja, dan sering melakukan kolaborasi positif, sehingga dapat memenangkan peluang persaingan dunia kerja yang ada,” ujar Menaker. Menaker menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan keynote speech pada Webinar Dewas Menyapa Indonesia, Rabu (10/11/2021) secara virtual. Webinar tersebut bertajuk “How Millenial Leaders Will Change Indonesia”. Menaker mengemukakan bahwa potret kondisi Ketenagakerjaan Nasional berdasarkan Data BPS per Agustus 2021 menunjukkan penduduk usia kerja di Indonesia saat ini sebanyak 206,71 juta orang, terdiri atas 140,15 juta orang merupakan angkatan kerja dan 66,56 juta orang merupakan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang dan pengangguran terbuka sebanyak 9,10 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,49%. Menurutnya, penduduk yang bekerja dari sisi pendidikan mayoritas adalah lulusan SMP ke bawah. Dari kondisi ini, dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja masih didominasi pekerja yang kurang terampil (low skill). “Kondisi ini tentunya memberikan tantangan bagi kita semua untuk dapat terus memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan persebaran sumber daya manusia (SDM) Tenaga Kerja,” ucapnya. Ia menambahkan, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan pemanfaatan teknologi yang mampu mengubah wajah industri dan ekonomi baik ditingkat nasional maupun global. Menurutnya, inovasi teknologi dan bisnis baru bersama-sama dengan perubahan preferensi konsumen akan terus berlanjut mengubah produksi global. Hal itu akan berdampak pada pasar tenaga kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. “Oleh karena itu, generasi millenial harus  menguasai teknologi mengingat digitalisasi ekonomi memerlukan keahlian yang berbeda dengan era sebelumnya,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meyakini mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan. “Saya mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses kesempatan kerja bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya,” kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat membuka Rakor Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk komitmen Bangsa Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah diwajibkan memberikan apresiasi kepada badan hukum yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk tersebut diharapkan dapat memotivasi badan hukum, khususnya perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. “Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja para penyandang disabalitas,” ujar Anwar Sanusi. Ditegaskan Anwar Sanusi, UU Nomor 8 Tahun 2016 juga sebagai bentuk komitmen Bangsa Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Conventions on The Rights of Persons with Disabilities). Dalam konvensi tersebut, telah digarisbawahi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi bagian penghormatan hak asasi agar mereka mampu berpartisipasi sebagai subjek pembangunan atas dasar kesetaraan, termasuk dalam hal ini hak para penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Ditambahkan Anwar Sanusi, saat ini arah kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia dilakukan secara inklusif. Artinya siapa saja dan apapun kondisinya berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. “Saya berharap rapat koordinasi hari ini menjadi momentum yang penting dilihat dari sisi ketenagakerjaan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas di wilayah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya. Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dan data dari Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota per Januari 2021, tercatat perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 551 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.453 orang dari total tenaga kerja yang bekerja sebesar 536.094 orang. “Dilihat dari rasio kebekerjaan saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang telah bekerja secara formal, tentu masih terhitung rendah,” kata Anwar Sanusi. Biro Humas Kemnaker