Berita Kemnaker

Rembang—Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan peran BLK Komunitas guna mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Untuk itu, selain menjadi lembaga pelatihan, saat ini Kemnaker juga mendorong BLK Komunitas sebagai inkubator bisnis. “Sudah banyak contoh-contoh diawali dari BLK Komunitas berkembang menjadi unit usaha sendiri. Bisa menghidupkan pesantren di samping memang tujuan utamanya adalah memperkuat kompetensi santri dan masyarakat di sekitar pesantren,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat meninjau Workshop Kejuruan Teknik Informatika BLK Komunitas Pondok Pesantren Kauman di Lasem, Rembang, hari Rabu (9/2/2022). Menaker mengatakan, Kemnaker telah mulai menerapkan peran inkubator bisnis ini di sejumlah BLK Komunitas. “Saya berharap BLK Komunitas (Ponpes Kauman-red) ini juga melakukan hal yang sama. Tahun 2021 kemarin kita memilih 25 BLK Komunitas menjadi inkubator bisnis,” katanya. Menaker menjelaskan, BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan lembaga keagamaan non pemerintah lainnya, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menaker menambahkan, Kemnaker akan terus membangun BLK Komunitas di tahun 2022 ini guna mewujudkan SDM unggul dalam jumlah banyak dan merata di seluruh Tanah Air. “Tahun 2022 ini kita bangun lagi BLK Komunitas kurang lebih 1.000. Tapi, tahun 2022 ini kita akan selesaikan yang dibangun 2021 dulu, kita berikan peralatan dan mulai pelatihannya,” katanya. Agar BLK Komunitas dapat melahirkan lulusan yang dapat masuk ke pasar kerja atau berwirausaha, lanjut Menaker, strategi yang diterapkan adalah mendorong kemandirian BLK Komunitas. Hal ini dilakukan dengan membangun kerja sama antara BLK Komunitas dengan industri-industri setempat. Sehingga diharapkan lulusan BLK Komunitas memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri di sekitar BLK Komunitas, atau berwirausaha secara mandiri sesuai dengan potensi daerah setempat. “Jadi, di samping memiliki pengetahuan agama, mereka juga dibekali dengan kompetensi, baik untuk kepentingan pasar kerja maupun untuk kepentingan yang melahirkan entrepreneur dengan kompetensi yang dibekali BLK Komunitas,” katanya. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Indonesia memiliki posisi strategis dalam pertemuan G20 yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memperjuangkan kepentingan nasional bidang ketenagakerjaan yang memberikan dampak pada perekonomian global, termasuk pasar tenaga kerja. “Ini momentum sangat berharga bagi Indonesia dalam membangkitkan kembali roda perekonomian akibat pandemi COVID-19, dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan melalui percepatan vaksinasi, serta meningatkan kepercayaan masyarakat dunia untuk bangkit bersama menata kembali perekonomian dunia,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, dalam sambutannya pada acara Kick Off Meeting Labour 20 (L20), di Jakarta, Senin (31/1/2022). Anwar Sanusi mengungkapkan, menjadi Presidensi G20 merupakan kehormatan Indonesia untuk turut andil mencari jalan keluar dari pandemi COVID-19, melalui inisiatif konkrit yang mendorong pemulihan kondisi ketenagakerjaan secara global. “Pembahasan isu-isu dalam Presidensi G20 Indonesia, diharapkan dapat saling memperkuat satu dengan yang lain agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Indonesia maupun dunia,” katanya. Dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, lanjut Sekjen Anwar, pihaknya mendorong partisipasi dan kolaborasi dari L20 sehingga menghasilkan masukan yang dapat memperkaya kebijakan bidang ketenagakerjaan. Kolaborasi ini menciptakan terobosan lebih besar bagi pemulihan ekonomi global pada penciptaan lapangan kerja, untuk menghadapi perubahan dunia kerja dan pasar kerja inklusif bagi penyandang disabilitas, serta pelindungan bagi pekerja dalam menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang terus berubah. “Kami berharap komunitas L20 akan memberikan tawaran-tawaran yang konkrit dari pertemuan G20,” katanya. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendukung usulan alih aset dan fungsi Loka Latihan Kerja/Balai Latihan Kerja-Unit Pelaksana Teknis Daerah (LLK/BLK UPTD) kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP).   Menurutnya, pendirian BLK UPTP Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah diyakini akan mempercepat penyiapan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di daerah. “Kita akan pelajari terlebih dahulu usulan pengalihan BLK UPTD di Tojo Una-Una menjadi BLK-UPTP. Selanjutnya akan dilakukan perencanaan dan pengkajian oleh Ditjen Binalavotas, termasuk skema kerja sama untuk mempercepat pembangunan BLK UPTP Sulawesi Tengah,” kata Menaker Ida Fauziyah saat menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Dalam kesempatan ini, Menaker meminta Gubernur Sulawesi Tengah agar menyiapkan terlebih dahulu secara detail berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP. Misalnya kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, skema kerja sama pembangunan, serta sarana dan prasarana pendukung. “Dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan hendaknya menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Tojo Una-Una, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan,” ujar Menaker Ida Fauziyah. Sementara Rusdy Mastura berharap Menaker Ida Fauziyah menyetujui usulan pengalihan aset dan fungsi LLK/BLK-UPTD kabupaten Tojo Una-Una menjadi BLK-UPTP. Sehingga diharapkan akan menjawab beberapa tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai.  “Anak-anak muda di Banggai bersaudara, nantinya dapat menikmati kesempatan pelatihan sekaligus mengembangkan SDM,” katanya. Rusdy menambahkan, apabila usulan ini dapat disetujui Kemnaker, maka secara strategis wilayah lingkup Sulawesi Tengah akan berfungsi menjadi pembina untuk 7 LLK/BLK UPTD kabupaten Poso, Morowali Utara, Morowali, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai. Sedangkan BLK UPTP lainnya dapat diusulkan di Kota Palu yang akan berfungsi sebagai pembina LLK/BLK UPTD Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Toli-Toli, dan Buol. Biro Humas Kemnaker

Belitung–Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melakukan kunjungan kerja dengan mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menaker Ida mengatakan, BLK Belitung yang diresmikan tanggal 13 September 2019 bersamaan dengan BLK Sidoarjo, BLK Banyuwangi, dan BLK Pangkep, memiliki tujuan sebagai pusat unggulan dan pemberdayaan untuk mengembangkan program-program ketenagakerjaan. “BLK Belitung mempunyai visi sebagai pusat pengembangan program-program ketenagakerjaan dengan mengimplementasikan sistem pelatihan modern yang berwawasan lingkungan,” kata Menaker Ida. “Visi lain dari BLK Belitung untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam mengembangkan potensi sebagai pelaku wisata profesional dan usaha mandiri melalui pengembangan jejaring kemitraan dan komunikasi antar lembaga yang bersinergi,” ucap Menaker menambahkan. Ia  menyebut, pada tahun 2022 nanti BLK Belitung menyelenggarakan 30 paket program secara boarding dan non boarding yang antara lain kejuruan bisnis manajemen; kejuruan TIK; kejuruan listrik; kejuruan garmen apparel; kejuruan pariwisata; kejuruan processing; kejuruan tata kecantikan; kejuruan pertanian; dan kejuruan peternakan. Selain itu, lanjut Menaker BLK Belitung juga bekerja sama dengan dunia usaha dan industri (DUDI) mengembangkan berbagai program antara lain pramugolf (caddy), operator laundry, budidaya madu trigona, pembuatan roti dan kue, tenaga pemasar operasional penjualan serta pengelasan bawah air (underwater wet welding). “Saya mengapresiasi BLK Belitung yang sudah mengembangkan program pelatihan unggulan melalui kejuruan pengelasan bawah air (underwater wet welding). Untuk BLK yang basisnya maritim juga perlu dikembangkan kejuruan seperti di BLK Belitung ini,” ujarnya. Pada kunjungan ini Menaker Ida Fauziyah juga meresmikan gedung asrama, Kios 3in1, dan workshop kejuruan pengelasan bawah air (underwater wet welding). Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) hingga saat ini terus melakukan perbaikan, harmonisasi, pengembangan sistem sertifikasi, dan pengakuan kompetensi sebagai target agar sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dapat memperoleh pengakuan kompetensi di level internasional. Dengan memiliki sertifikat yang diakui level internasional, maka kompetensi pekerja Indonesia akan diakui dunia internasional, apabila mereka berkeinginan bekerja di negara-negara misalnya Jepang, Thailand, Philipina dan Korea. “BNSP terus melakukan perbaikan, harmonisasi, dan pengembangan sistem sertifikasi, terutama untuk mengejar pengakuan kompetensi level internasional,” kata Komisioner BNSP, Aldo Tobing, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (6/1/2022). Aldo Tobing menegaskan, dengan memiliki sertifikat kompetensi kerja menjadi nilai tambah bagi tenaga kerja Indonesia, sekaligus pengakuan terhadap seorang tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dipersyaratkan. “Jadi seluruh pekerja harus disertifikasi agar Indonesia ini punya satu standar nasional, dan menciptakan SDM-SDM Indonesia unggul dan Indonesia bisa maju karena semua tenaga kerjanya memiliki keahlian, memiliki kompetensi,” kata Aldo Tobing. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendukung tukang bangunan tersertifikasi sebagai tenaga kerja terampil konstruksi. Menurut Menaker, dengan sertifikasi yang dimiliki memudahkan tenaga kerja mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Apalagi, sambungnya, peluang penempatan ke luar negeri juga terbuka untuk tukang bangunan. “Agar kompetensi tukang bangunan diakui dan dapat bersaing dengan tukang negara lain maka harus memiliki sertifikasi,” kata Menaker saat menerima audiensi Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (DPN Perkasa) di kantornya di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Menaker pun mendorong DPN Perkasa berkoordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar tukang bangunan segera memiliki sertifikasi. “Jadi saran saya kepada teman-teman agar menjalin komunikasi dengan BNSP,” ucapnya. Lebih lanjut Menaker menyampaikan bahwa tukang bangunan yang ada di daerah dapat memanfaatkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kejuruan konstruksi untuk meningkatkan kompetensinya (up skilling). “Kita punya BLK yang punya kejuruan konstruksi yang anggota DPN bisa memanfaatkan keberadaan lembaga-lembaga pelatihan dalam rangka up skilling, atau skilling bagi mereka yang ingin menjadi tukang,” ucapnya. “Hampir semua BLK-BLK kita mempunyai kejuruan konstruksi, kecuali Bekasi, Lembang Bandung, Semarang, tapi yang lain hampir semuanya mempunyai kejuruan konstruksi,” imbuhnya. Biro Humas Kemnaker

Dubai–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng Pemerintah Austria dalam mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi, di Jawa Timur. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang kompeten melalui kegiatan Vocational Training Enhancement Program: Development Vocational Training Center for Banyuwangi. Direktur Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, M. Ali Hapsah, sebagai Project Management Unit (PMU) mengungkapkan, ada dua kejuruan dan program pelatihan yang akan dikembangkan dalam program peningkatan pelatihan kejuruan melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Austria di BLK Banyuwangi. “Kejuruan yang akan dikembangkan adalah kejuruan welding (las) dan tourism (pariwisata) dengan empat komponen pekerjaan utama yaitu Konstruksi gedung; Pengadaan peralatan pelatihan; Pengembangan program dan modul pelatihan, serta learning management system (LMS); Pelatihan instruktur,” kata Ali Hapsah usai pertemuan secara daring dengan Sigmund Nemetti (Commercial Counsellor, Austrian Embassy) dan Tino Terraneo (Austrian Technology Corporation) di area business meeting paviliun Indonesia pada Expo 2020 Dubai di Dubai, Persatuan Emirat Arab, Selasa (21/12/2021) waktu setempat. Ali Hapsah menambahkan, kedua belah pihak setuju untuk proses percepatan kerja sama ini dan pihak Austria berjanji akan segera menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)-nya yang akan dipresentasikan pertengahan Januari 2022 untuk tahapan selanjutnya. “Dengan pengembangan pusat pelatihan vokasi BLK Banyuwangi ini, diharapkan turut mendorong industri pariwisata di Indonesia,” ujar Ali Hapsah. Secara terpisah, Ali Hapsah mengatakan pihaknya juga mengadakan pertemuan dengan Iris Achmann, Assistant Manager WKO (Kadin Austria) di paviliun Austria Expo 2020 Dubai. Pertemuan digelar untuk menjajaki kerja sama pemagangan di Austria, sekaligus regulasi yang ada di Austria sebagai syarat pemagangan. Ali melanjutkan dari pertemuan singkatnya, pihaknya dapat belajar bahwa Kadin di Austria memiliki keterlibatan sangat kuat dalam memastikan SDM yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pelatihan termasuk lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri. “Kadin di Austria terlibat dalam proses penciptaan tanaga kerja yang siap pakai dalam industri. Di Indonesia dalam Ranperpres saat ini sudah masuk tahap finalisasi penguatan keterlibatan dan Kadin/Apindo. Mulai dari penyusunan standar pelatihan, pelatihan, proses uji kompetensi, dan fasilitasi pemagangan menjadi bagian yang dikuatkan dalam Perpres tersebut,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker

Lampung–Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi agenda kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas) yang diinisiasi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan membentuk Forum Koordinasi Nasional BLK Komunitas (FKN BLK Komunitas). Apresiasi itu disampaikan Wapres saat menerima buku berjudul “Pedoman Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas” dari Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Hotel Radison, Bandar Lampung, Rabu (22/12/2021). Wapres juga mengajak agar pemerintahan daerah dunia usaha dan dunia industri, serta komunitas yang ada di masyarakat untuk bersinergi dalam upaya kemandirian BLK Komunitas, sebagai upaya mendekatkan akses peningkatan kompetensi SDM di Indonesia. “Ini menjadi tugas besar bagi kita semua untuk menyiapkan manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang baik, serta menyiapkan SDM kompeten dan hebat dalam memperkuat ekosistem dan inovasi pelatihan yang ada,” ucap Wapres. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya berharap buku Peta Jalan Kemandirian tersebut dapat segera diimplementasikan dalam bentuk aksi-aksi nyata demi tercapainya lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. “FKN BLK Komunitas yang telah terbentuk sejak Juni 2021 diharapkan bisa menjalankan fungsinya sebagai pendamping, agar keberlanjutan BLK Komunitas menjadi lembaga produktif penghasil tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, serta mendukung perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan,” ucap Menaker. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan dalam laporannya mengungkapkan, Langkah-langkah yang telah dilakukan FKN BLK Komunitas dalam rangka mengakselerasi kemandirian BLK Komunitas, di antaranya menjalin kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders; menyusun peta jalan kemandirian BLK Komunitas; menetapkan 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan; dan membentuk 44 Forum Koordinasi Wilayah BLK Komunitas di seluruh Indonesia. Adapun strategi implementasi kemandirian BLK Komunitas dilakukan melalui penguatan Kelembagaan, Penguatan Sistem Data dan Informasi; pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi; Redesain dan Inovasi Pelatihan; Penguatan Kapasitas Instruktur; Sertifikasi Lulusan, integrasi dengan Program Pemagangan; Mengembangkan Skema Penempatan; dan Pengembangan Model Kewirausahaan dan Rebranding BLK. Biro Humas Kemnaker

Lampung-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Pemerintah Pusat siap mengelola dan mengembangkan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP yang bukan hanya memiliki standar nasional tapi juga internasional. “Kita akan terus mendorong BLK Lampung  agar dapat mencetak SDM yang mampu bersaing tidak hanya nasional tapi juga secara internasional,” kata Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan kunjungan kerja ke BLK UPTD Lampung, Selasa (21/12/2021). Menaker Ida menyebut, Pemda Lampung berkomitmen menyerahkan lahan seluas 20 hektar yang akan digunakan untuk membangun dan mengembangkan workshop kejuruan baru di BLK Lampung. Menurut Menaker, di BLK Lampung juga akan dibangun workshop kejuruan pertanian, perikanan serta kejuruan pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Lampung sebagai petani dan nelayan. “Kita akan bangun workshop baru kejuruan pertanian, perikanan serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Menaker Ida menambahkan, proses administrasi penyerahan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP masih terus ditindaklanjuti prosesnya di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binalavotas. “Mudah-mudahan proses penyerahan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP akan dilakukan pada tahun 2022,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker