Berita Kemnaker

Yogyakarta–Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas selalu mendorong pola pelatihan pemagangan baik dalam dan luar negeri sebagai upaya percepatan peningkatan kompetensi melalui penguasaan teknologi terkini yang digunakan di industri. Salah satu negara tujuan dari program pemagangan ini adalah Jepang yang dikenal memiliki tingkat disiplin dan etos kerja tinggi selain dari sisi teknologinya. “Oleh karena itu program pemagangan luar negeri, khususnya ke Jepang dimaksudkan agar peserta magang bisa menerapkan disiplin dan etos kerja sekembalinya ke Indonesia. Ini penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di era globalisasi,” ujar Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusdie Cakrawangsa, dalam Rapat Koordinasi Pemagangan Alumni Luar Negeri di Yogyakarta. Caswiyono mengatakan, sampai saat ini pengiriman peserta program pemagangan ke luar negeri sebagian besar berada di kawasan Asia khususnya Jepang yang dimulai sejak tahun 1993 dan sampai saat ini telah diberangkatkan sebanyak 85.415 orang peserta pemagangan. “Program ini merupakan salah satu program unggulan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja muda Indonesia,” katanya. Ia menjelaskan, peserta program pemagangan ini sebelum berangkat ke Jepang terlebih dahulu menjalani pelatihan pra pemberangkatan yang dilaksanakan 4 s.d 5 bulan untuk mempersiapkan para calon pemagang dalam hal bahasa, budaya, serta mempersiapkan fisik, mental, dan kedisiplinan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi di Jepang selama program pemagangan 3 s.d 5 tahun. Pasca magang, menurut Caswiyono, para alumni peserta pemagangan diharapkan dapat bekerja pada perusahaan Jepang atau mendirikan usaha mandiri di Indonesia. “Saya berharap para pengusaha atau calon pengusaha alumni program pemagangan di Jepang yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Kenshuse Indonesia (IKAPEKSI) dapat menjadi mentor bagi para pemagang untuk membangun usaha mandiri,” kata Caswiyono. Caswiyono menegaskan, program pemagangan luar negeri telah membawa manfaat cukup besar terhadap perkembangan teknologi di Indonesia dan membawa dampak positif terhadap perubahan etos kerja para pemuda yang berhasil melaksanakan program magang di luar negeri. Sehingga menjadi tenaga kerja kompeten dan dapat bersaing tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. “Menaker Ida Fauziyah dalam arahannya selalu menekankan agar dari program pemagangan ini dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada,” ucap Caswiyono Rusdie. Biro Humas Kemnaker

Jakarta—Salah satu aspek penilaian kinerja untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah perilaku kerja yang meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerja sama, dan kepemimpinan. Kelima hal tersebut harus dapat disinergikan dalam pelaksanaan tugas ASN Kementerian Ketenagakerjaan sehari-hari, sehingga dapat terwujud good performance pada ASN Kemnaker. “Peningkatan orientasi pelayanan kepada stakeholders ketenagakerjaan juga harus kita lakukan agar tercipta iklim yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat menyampaikan arahan dalam Upacara Virtual Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Senin (18/10). Dirjen Putri mengatakan, selain mewujudkan good performance, penilaian kinerja juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, yang evaluasinya dilakukan oleh kementerian Pan-RB setiap tahunnya. “Saya berharap kiranya hal ini dipatuhi dan direalisasikan oleh kita semua dalam rangka menuju good performance aparatur sipil negara Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya. Dirjen Putri mengatakan, Menaker Ida Fauziyah telah mengimbau seluruh jajaran Kemnaker untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Di mana pelaksanaan operasional sehari-hari dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pelaksanaan, harus dilaksanakan secara tertib dan terkendali melalui sistem pengendalian intern tersebut. “Sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan dan operasional pada suatu instansi pemerintahan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan negara secara andal dan akuntabilitas, mengamankan aset-aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya. Dirjen Putri menambahkan, untuk membangun good performance di ASN Kemnaker, maka seluruh ASN Kemnaker diminta untuk memperhatikan 3 elemen dasar, yaitu penetapan tujuan dan sasaran yang tepat; komunikasi dan kolaborasi yang sehat; serta pengakuan dan penghargaan yang memotivasi, yaitu dengan memberikan penghargaan atau reward atas prestasi atau capaian pegawai. “Ketiga elemen tersebut kiranya dapat kita wujudkan secara bersama-sama dengan meningkatkan peran dan keterlibatan seluruh pegawai di lingkungan Kemnaker, dengan tidak lupa untuk terus saling bersinergi, berkolaborasi, di antara sesama pegawai, di antara sesama unit dalam Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Dirjen Putri menutup arahannya. Biro Humas Kemnaker

Jayapura–Dalam rangka mewujudkan ketersediaan SDM kompeten yang merata di seluruh Tanah Air, Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, meresmikan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat. Peresmian secara simbolis dilangsungkan di Yayasan Global Mission International Indonesia (GMII), Sentani, Jayapura, hari Sabtu (16/10). Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Papua yang terletak di ujung timur wilayah Indonesia serta memiliki wilayah terluas di Indonesia, menyimpan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis dan strategis. “Memperhatikan potensi yang dimiliki Papua, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil peran dalam peningkatan kompetensi SDM melalui program pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Wapres mengatakan, sejak tahun 2017 s.d. 2020, Kemnaker telah mengalokasikan pembangunan BLK Komunitas sebanyak 12 lembaga di Papua dan Papua Barat, yang tersebar di Papua sebanyak 7 lembaga dan Papua Barat sebanyak 5 lembaga. Untuk tahun 2021, Kemnaker mengalokasikan program dan anggaran pembangunan BLK Komunitas sebanyak 21 lembaga penerima bantuan pembangunan BLK Komunitas. Terdiri dari 12 lembaga di Papua dan 9 lembaga di Papua Barat. Menurut Wapres, pembangunan BLK Komunitas sebagai upaya mendekatkan akses peningkatan kompetensi SDM di Papua dan Papua Barat tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung dengan kerja sama dan sinergi kerja dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta komunitas yang ada di masyarakat. “Ini menjadi tugas besar bagi kita semua untuk menyiapkan manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang baik, serta menyiapkan SDM kompeten dan hebat dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada,” ujar Wapres. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan, BLK Komunitas bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses pelatihan dengan masyarakat yang akan dilatih. “Kami ingin menunjukan bahwa dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut yang belum terjangkau oleh lembaga pelatihan, baik lembaga pelatihan pemerintah maupun lembaga pelatihan swasta,” kata Menaker Ida. Ia menambahkan, sejak tahun 2017 s.d 2020, Kemnaker telah membangun sebanyak 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, dengan dibangunnya 21 BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat pada tahun 2021 ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun Papua dan Papua Barat, khususnya dalam pembangunan SDM. “Dengan adanya BLK Komunitas ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya dalam bekerja atau berwirausaha,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker

Ambon–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menekankan agar Balai Latihan Kerja (BLK) terus mengoptimalkan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar, guna meningkatkan kompetensi dan menekan angka kemiskinan di daerah. Dalam menyukseskan program tersebut, Kemnaker menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utamanya. 6R yang dimaksud yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship. Menaker Ida mengatakan, saat ini pemerintah  terus memantapkan skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan diimplementasikan pada 7 Provinsi yang diprioritaskan, di mana salah satunya adalah Provinsi Maluku. “Tadi saya beserta beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju baru saja mendampingi Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, mengikuti rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur. Di dalam rapat tersebut Kemnaker memiliki mandat untuk menekan angka kemiskinan melalui masifikasi peningkatan pelatihan kerja, serta pelatihan kewirausahaan mandiri,” ungkap Menaker Ida saat membuka pelatihan Berbasis Kompetensi serta menyaksikan MoU dengan mitra pelatihan di BLK Ambon, Rabu (13/10). Menaker Ida menyebut, sebelumnya, Kemnaker telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, guna melakukan Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa. Di satu sisi terkait peningkatan kompetensi, Menaker Ida menekankan agar BLK Ambon harus menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi, hingga penempatan industri, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Maluku. Lebih lanjut, Menaker Ida menyambut baik atas MoU yang dilakukan oleh pihak industri dengan BLK Ambon. Menurutnya, upaya ini sangat dibutuhkan sebagai upaya dan sinergi dari BLK sebagai  lembaga pelatihan dengan para  pemangku kepentingan yang ada, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri/dunia usaha, juga masyarakat. “Upaya dan sinergitas inilah yang  hendaknya didorong secara maksimal untuk memperoleh dampak positif dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan secara nasional maupun secara regional di wilayah Provinsi  Maluku,” ujar Menaker Ida. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, pada Selasa (12/10/2021). Dalam kunjungan tersebut, Menko Marves dan Menaker berkeliling ke beberapa kejuruan yang ada di BLK Samarinda, seperti kejuruan otomotif, teknik las, dan teknik manufaktur. Menko Luhut menyatakan kekagumannya dan bangga dengan transformasi BLK yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. “Saya diajak oleh Mbak Menaker untuk melihat BLK di Samarinda ini. Awalnya saya manyangka BLK masih biasa-biasa aja seperti dulu, tapi setelah lihat langsung saya bener-bener surprise, ternyata BLK sudah berubah menjadi sangat bagus begini,” kata Menko Luhut. “Inilah salah satu wujud nyata transformasi BLK yang sedang dan akan terus digenjot oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,” imbuhnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sedang melakukan transformasi BLK sebagai salah satu dari 9 Lompatan Kemnaker. Menurutnya, dari 21 BLK UPTP yang ada di seluruh Indonesia, hingga kini terdapat 8 BLK yang sudah berhasil ditransformasi. “Kini Kemnaker sedang dan terus bekerja keras menyelesaikan transformasi seluruh BLK UPTP di seluruh Indonesia,” ucap Menaker. Menaker juga mengatakan bahwa pihaknya tengah fokus membangun SDM kompeten, khususnya di Kalimantan Timur melalui BLK. Ia meminta dukungan Menko Marves agar upayanya berjalan lancar. “Saya meminta dukungan Pak Luhut untuk terus mencetak SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri daerah setempat,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Dalam mendukung 9 Lompatan Besar Kementerian Ketenagakerjaan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemnaker berupaya terus mewujudkan SDM Ketenagakerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan baik kapasitas maupun kompetensi. Untuk membangun Corporate University, PPSDM Ketenagakerjaan juga harus mampu mengembangkan lingkungan belajar dengan meningkatkan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan melalui program Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS). “Perlunya peran seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kompetensi ASN yang sesuai dengan kebutuhan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada Rakor Penguatan Peran PPSDM Ketenagakerjaan sebagai Leading Sector di Bidang Diklat, pada Senin (4/10/2021) secara virtual. Sekjen Anwar Sanusi menyatakan, dalam penguatan peran PPSDM Ketenagakerjaan ini diperlukan regulasi serta dukungan dari Kemnaker agar terjadi kolaborasi pelaksanaan diklat ASN dengan Unit Teknis dan lembaga yang terakreditasi oleh LAN. “PPSDM Ketenagakerjaan memerlukan dukungan teknis dan koordinasi dalam melaksanakan diklat ASN Ketenagakerjaan,” ucapnya. Ia mengatakan, berbagai capaian diperoleh PPSDM Ketenagakerjan pada bulan September 2021 ini dengan memperoleh predikat Akreditasi “A” dari LAN untuk diklat Latihan Dasar (Latsar) CPNS, Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP), Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA) serta Diklat Fungsional Ketenagakerjaan yang telah melaksanakan 4 Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan. “Ke depannya PPSDM Ketenagakerjaan merencanakan diklat berjenjang dari tingkat pertama sampai utama untuk 5 jabatan fungsional ketenagakerjaan,” kata Sekjen Anwar Lebih lanjut menurut Anwar Sanusi, Menaker Ida Fauziyah juga menginginkan PPSDM bisa melakukan pengembangan kompetensi ASN non Ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan lembaga yang ada di pusat dan daerah. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan harus menjadi role model terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berintegritas dan berdaya saing. “Upaya ini untuk mengawal penerapan Core Values BerAKHLAK dan BerINTEGRITAS,” ucap Menaker Ida pada Apel dan Doa Bersama secara virtual, Senin (4/10/2021). Menurut Menaker, dalam mewujudkan hal tersebut, internal Kemnaker harus melakukan pembenahan pegawai menuju birokrasi berkelas dunia di tahun 2024 dalam bentuk transformasi (struktural, kultural, dan digital), adaptasi (kebijakan dan kompetensi), dan adopsi (sistem dan teknologi). Selain itu, kata Menaker, internal pegawai Kemnaker juga harus mempunyai ekspektasi untuk menjadi ASN yang bertalenta, yakni terbukanya kesempatan mengembangkan diri, terbukanya kesempatan untuk pengembangan karir, kesejahteraan melalui sistem pengakuan dan penghargaan yang adil, dan adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa. Lebih lanjut ia mengemukakan, Kemnaker telah memiliki Whistle Blowing System yang dapat diakses melalui tautan https://wbs.kemnaker.go.id/. Whistle Blower System adalah sistem yang dijalankan oleh Kemnaker untuk memproses pelaporan pengaduan pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan pelanggaran kode etik yang dilakukan ataupun melibatkan pejabat atau pegawai Kemnaker. “Jadi, masyarakat dapat melaporkan pengaduan pelanggaran yang dilakukan atau melibatkan pejabat atau pegawai Kemnaker,” ucapnya. Pihaknya terus mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program Pemerintah melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dapat diakses pada tautan https://www.lapor.go.id/ dengan menyampaikan pengaduan   melalui SP4N-LAPOR! pada laman/website dan media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ia juga berpesan kepada seluruh pimpinan unit kerja agar senantiasa mengingatkan dan memastikan kembali bahwa seluruh ASN memahami area rawan korupsi, dengan menyampaikan hal ini pada berbagai kesempatan acara seperti apel, rapat, maupun pertemuan resmi lainnya. “Kita juga harus mengoptimalkan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk selalu mengawasi sekaligus mengingatkan setiap unit kerja dan ASN tentang area rawan korupsi mulai dari perencanaan anggaran,hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan area lainnya yang dapat memunculkan praktik KKN,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker

Bandung–Kementerian Ketenagakerjaan merespon positif rencana Pemkab Bantul terkait pendirian Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) berupa Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola langsung oleh Kemnaker di Provinsi Bantul, DIY. Meskipun dikelola oleh Kemnaker, pelatihan BLK ini akan disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi Hartawan, saat menerima kunjungan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bandung, Sabtu (2/10/2021). Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Budi Hartawan menyatakan apresiasi atas kunjungan Bupati Bantul ke BBPLK Bandung dan BLK Lembang, dalam rangka mencari referensi untuk membangun BLK UPTP di Bantul. “BLK UPTP yang dibangun di Bantul untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Bantul,” ucapnya. Ia mengatakan,  pembangunan BLK UPTP di Bantul ini sebagai solusi mendekatkan antara kebutuhan akan SDM terampil oleh perusahaan dengan ketersediaan SDM terampil. “Kita harapkan BLK UPTP yang dibangun bisa terintegrasi dengan kejuruannya untuk dapat menghasilkan para pencari kerja yang kompeten,”ucapnya. Dirjen Budi juga menjelaskan, dalam setiap arahannya, Menaker Ida Fauziyah ingin agar pembangunan dan pengembangan BLK UPTP dan UPTD bisa menjadi langkah dalam mendukung peningkatan keahlian SDM yang ada di daerah. Sementara itu Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, kunjungannya ini dalam rangka memperoleh gambaran dan informasi yang lebih detail tentang aktivitas BLK dan seberapa besar manfaat bagi peserta pelatihan. Menurutnya, BBPLK Bandung dan BLK Lembang ini bisa menjadi barometer dalam upaya meningkatkan keahlian SDM di Bantul. “Kita ingin BBPLK Bandung dan BLK Lembang nantinya bisa menjadi contoh dalam mengembangkan keahlian SDM yang ada di Bantul, kata Abdul Halim Muslih. Bupati menjelaskan, dalam membangun dan mengembangkan BLK UPTP ini Pemkab Bantul sudah memiliki lahan seluas 2 hektar untuk dapat dijadikan lokasi pembangunan BLK UPTP. “Saya berharap nantinya masyarakat kabupaten Bantul  dan Provinsi DIY bisa belajar, berlatih di BLK UPTP,” katanya Ia juga menyatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kemnaker dan memperoleh sambutan yang positif. Selanjutnya kami serahkan kepada Kemnaker untuk waktu pembangunan BLK UPTP tersebut. “Kapan BLK UPTP itu akan dibangun dan beroperasi itu sepenuhnya wewenang Kemnaker,” katanya. Hingga saat ini, Kemnaker telah memiliki 21 BLK UPTP yang tersebar di berbagai daerah. Yaitu BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis) dan BBPLK Serang (Listrik dan Las). BLK lainnya adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik) Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada periode 2020-2030. Pada periode tersebut, struktur penduduk Indonesia sebagian besar akan diisi oleh penduduk usia muda. “Angkatan kerja ke depan akan lebih banyak diisi oleh anak-anak muda. Kalau ini kita tidak kelola dengan baik, maka akan menjadi pembuangan energi yang cuma-cuma,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,  Anwar Sanusi, saat menjadi narasumber pada Diskusi bertajuk Ekonomi dan Ketenagakerjaan di Era Kenirmalan Baru secara virtual, Senin (27/8/2021). Sekjen Anwar mengatakan, dalam menyikapi tantangan ketenagakerjaan ke depan tersebut, Kemnaker menyiapkan sejumlah program, seperti program TalentHub. “Kita ingin TalentHub, termasuk digital talent hub bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat tempat-tempat keunggulan bagi anak-anak talenta muda, misalnya terkait digital agar mereka bisa bekerja sama,” ucapnya. Sekjen Anwar menyatakan, dalam program TalentHub ini, Kemnaker akan memberikan fasilitasi berupa pelatihan, mentoring, coaching, dan pengembangan kewirausahaan di bidang digital dan digital kreatif, termasuk memberikan pengetahuan baru terkait Future Job melalui podcast. Melalui fasilitas ini, Kemnaker memiliki target melahirkan wirausaha baru di bidang digital dan digita kreatif. “Sebagaimana yang selalu disampaikan Bu Ida Fauziyah, harapannya TalentHub ini juga akan memberikan dampak bola salju berupa peningkatan lapangan kerja dan ekonomi masyarakat,” katanya. Lebih lanjut Ia menyatakan, TalentHub di Indonesia tengah dikembangkan di sejumlah kota, seperti di Bandung, Serpong, dan Batam. Kemnaker juga membuka Talent Corner yang berada di seluruh BLK-UPTP yang ada di beberapa kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. “Talent corner itu sebuah pojok di mana anak muda ketika mengikuti pelatihan, mereka kita berikan ruang leluasa, dan kadang kala kita undang juga lembaga-lembaga keuangan untuk bisa membantu,” ucapnya.  Biro Humas Kemnaker

Manado–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengunjungi peserta program pemagangan di Sintesa Peninsula Hotel, Manado, Sulawesi Utara (24/9). Menaker mengapresiasi semangat peserta magang yang terus tingkatkan kompetensi meski di tengah pandemi. “Senang sekali saya hari ini bisa berdialog langsung dengan peserta pemagangan di hotel ini. Saya yakin pemagangan ini bisa menjadi solusi positif, mengingat ada kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi apalagi di tengah pandemi COVID-19,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat berdialog dengan peserta pemagangan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Manado, Sulawesi Utara. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemagangan merupakan konsep belajar sambil bekerja (learning by doing). Proses magang akan mengajarkan peserta magang untuk membiasakan diri mengikuti proses pekerjaan yang biasa dilakukan dan yang akan dilakukan. “Melalui program pemagangan, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi mereka juga harus melakukan pemagangan sesuai kurikulum,” kata Ida. Menaker Ida menambahkan, melalui proses pembelajaran ini, pemagang dapat secara langsung memperoleh keterampilan dan mengalami perubahan pengetahuan dan sikap saat bekerja. “Magang menjadi sarana pencaker untuk learning by doing. Dengan magang yang diperoleh oleh pencaker bukan hanya skill teknis (hardskill), tapi juga soft skill (etos dan disiplin kerja). Magang adalah paket komplit pelatihan,”  katanya Menaker Ida juga mengajak perusahaan  untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk menyukseskan program pemagangan ini, dalam rangka menyiapkan SDM unggul. “Terima kasih kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program pemagangan. Saya harap setelah ikut program pemagangan ini, pemagang dapat langsung ditempatkan di perusahaan tempat magangnya ataupun bisa direkomendasikan ke perusahaan lain,” kata Ida. Salah seorang peserta pemagangan di bagian departemen food and beverages di Sintesa Peninsula Hotel, Pretty mengatakan  setelah lulus SMK jurusan Tata Boga, Ia langsung ikut program magang. “Tidak hanya teori yang diajarkam, sikap dan keterampilan juga meningkat karena secara langsung saya praktik di tempat kerja yang sesungguhnya Bu Menteri,” kata Pretty. Pretty berharap setelah mengikuti program magang ini bisa langsung bekerja ataupun berwirausaha di bidang kue dan pastry. Biro Humas Kemnaker