Manado–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengunjungi peserta program pemagangan di Sintesa Peninsula Hotel, Manado, Sulawesi Utara (24/9). Menaker mengapresiasi semangat peserta magang yang terus tingkatkan kompetensi meski di tengah pandemi. “Senang sekali saya hari ini bisa berdialog langsung dengan peserta pemagangan di hotel ini. Saya yakin pemagangan ini bisa menjadi solusi positif, mengingat ada kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi apalagi di tengah pandemi COVID-19,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat berdialog dengan peserta pemagangan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Manado, Sulawesi Utara. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pemagangan merupakan konsep belajar sambil bekerja (learning by doing). Proses magang akan mengajarkan peserta magang untuk membiasakan diri mengikuti proses pekerjaan yang biasa dilakukan dan yang akan dilakukan. “Melalui program pemagangan, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi mereka juga harus melakukan pemagangan sesuai kurikulum,” kata Ida. Menaker Ida menambahkan, melalui proses pembelajaran ini, pemagang dapat secara langsung memperoleh keterampilan dan mengalami perubahan pengetahuan dan sikap saat bekerja. “Magang menjadi sarana pencaker untuk learning by doing. Dengan magang yang diperoleh oleh pencaker bukan hanya skill teknis (hardskill), tapi juga soft skill (etos dan disiplin kerja). Magang adalah paket komplit pelatihan,”  katanya Menaker Ida juga mengajak perusahaan  untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk menyukseskan program pemagangan ini, dalam rangka menyiapkan SDM unggul. “Terima kasih kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program pemagangan. Saya harap setelah ikut program pemagangan ini, pemagang dapat langsung ditempatkan di perusahaan tempat magangnya ataupun bisa direkomendasikan ke perusahaan lain,” kata Ida. Salah seorang peserta pemagangan di bagian departemen food and beverages di Sintesa Peninsula Hotel, Pretty mengatakan  setelah lulus SMK jurusan Tata Boga, Ia langsung ikut program magang. “Tidak hanya teori yang diajarkam, sikap dan keterampilan juga meningkat karena secara langsung saya praktik di tempat kerja yang sesungguhnya Bu Menteri,” kata Pretty. Pretty berharap setelah mengikuti program magang ini bisa langsung bekerja ataupun berwirausaha di bidang kue dan pastry. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan bahwa saat ini Kemnaker telah memperoleh penempatan CPNS dari generasi milenial yang cerdas, kritis, dan kreatif untuk mengakselerasi pembangunan bangsa di bidang ketenagakerjaan. Ia juga meminta CPNS ini tidak hanya menunjukkan prestasi ketika latihan dasar ini saja, tetapi mempertahankannya dengan menunjukkan prestasi nyata dalam dunia kerja sesungguhnya. “Apapun jabatan saudara-saudari, hendaknya menjadi PNS yang profesional, berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Pembangunan bangsa akan maju pesat apabila nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan dasar PNS tidak hanya sekedar cita cita serta slogan belaka,” kata Sekjen Anwar Sanusi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan (PPSDM), Helmiaty Basri, saat menutup Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II angkatan 21 dan Golongan III angkatan 52 hingga 61 Tahun 2021 di Pusdiklat Kemnaker, Selasa (21/9/2021). Anwar Sanusi menjelaskan, metode pembelajaran dalam latihan dasar CPNS ini mengikuti pola Corporate University (Corpu) yakni 10% peserta belajar mandiri, 20% belajar dengan pendampingan coach, dan 70% memperoleh bimbingan mentor di tempat kerja. Cara ini sangat efisien dan efektif dalam mencetak CPNS menjadi PNS yang professional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Ia berharap, pola Corpu ini perlu dikembangkan secara bergotong royong oleh PPSDM Ketenagakerjaan dan seluruh unit kerja di lingkungan Kemnaker.  Dengan metode Corpu ini kita akan semakin mampu meningkatkan kualitas seluruh PNS Ketenagakerjaan secara efisien dan efektif. “Harapan saya, agar metode Corpu ini dapat dikembangkan di seluruh unit kerja kita masing-masing. Nanti akan kita kelola dalam Manajemen Talenta yang sedang dikembangkan agar memiliki talenta-talenta ketenagakerjaan yang andal,” kata Anwar Sanusi. Sebagaimana diketahui, pada bulan Juli tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah meresmikan core values ASN Ber-AKHLAK dan employee branding “Bangga Melayani Bangsa.” “Marilah kita, seluruh jajaran Kemnaker, mendalami core values ASN dan pedoman perilaku yang terkandung di dalamnya serta dapat menjabarkan dalam pedoman perilaku sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing,” ucap Sekjen Anwar. Menurut Anwar Sanusi, dalam arahannya, Menaker Ida Fauziyah meminta agar Kemnaker harus dapat mewujudkan Sembilan Lompatan Besar guna merespon berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem digitalisasi yang berimplikasi kepada sistem ketenagakerjaan. Kolaborasi, tanggungjawab, kerja keras adalah modal awal untuk menjawab tantangan tersebut. Anwar Sanusi pun menyampaikan rasa terimakasihnya kepada PPSDM Ketenagakerjaan, Widyaiswara, pimpinan unit kerja yang telah bersedia menjadi mentor bagi CPNS ini, sehingga proses aktualisasi nilai nilai dasar dapat terimplementasi dengan baik. “Kepada para peserta yang mendapatkan predikat sangat memuaskan, jangan cepat berpuas diri. Begitupun yang mendapatkan predikat memuaskan jangan berkecil hati. Tetap semangat tantangan ke depan semakin besar,” ucapnya. Penutupan Latihan Dasar CPNS Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021 ini dilakukan serentak bagi 413 CPNS yang dilakukan secara daring dan luring serta dibagi dalam 6 gelombang latihan dasar. Biro Humas Kemnaker

Jambi–Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat implementasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di daerah untuk melindungi hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Suhartono menyatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non diskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi termasuk bidang ketenagakerjaan. “Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman, kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas,” kata Dirjen Suhartono saat membuka secara virtual Rakor Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Jambi, Kamis (16/9/2021). Ia mengatakan, dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia Kemnaker telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Selain itu, isu disabilitas ini adalah isu lintas sektoral yang penanganannya memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. “Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional maupun regional Provinsi dan Kabupaten/Kota,” katanya Menurut Dirjen Suhartono, Menaker Ida Fauziyah memilik concern yang tinggi terhadap isu disabilitas, khususnya bidang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, ia meminta agar ULD ini bisa dapat diimplementasikan secepatnya “Ini bisa menjadi momentum yang tepat dari sisi ketenagakerjaan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ucapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, menjelaskan, ini merupakan langkah yang tepat dalam menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga dunia usaha baik swasta, BUMN, BUMD serta memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan sinergi program khususnya dilingkup Provinsi Jambi “Saya meminta OPD terkait untuk menyiapkan unit layanan disabilitas dan bermitra dengan dunia usaha dan industri dalam upaya meminimalisasi angka pengangguran terutama pada tenaga kerja disabilitas,” kata Wagub Abdullah. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mengoptimalkan  pembentukan ULD Bidang Ketenagakerjaan untuk memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah. Biro Humas Kemnaker

Jakarta—Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dari BPK RI. Dengan capaian ini, Kemnaker berhasil mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-berturut. “Kami berterima kasih kepada seluruh pegawai kementerian Ketenagakerjaan yang telah bekerja keras menyajikan sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini adalah buah kerja keras kita bersama,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Rabu (15/9). Sejak pertama kali meraih Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2016, secara berturut-turut Kemnaker meraih Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2017, 2018, 2019, dan terakhir 2020. Kemnaker pun bertekad mempertahan capaian ini di tahun-tahun berikutnya. “Capaian ini akan memacu kita semua untuk bekerja lebih keras lagi, karena memang mempartahankan itu biasanya lebih susah dari pada meraih,” kata Sekjen Anwar. Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah mengamanatkan seluruh jajaran Kemnaker agar Opini WTP tersebut terus dipertahankan. Mengingat, opini dari BPK tersebut adalah cerminan tanggungjawab dan akuntabilitas Kemnaker dalam mengelola keuangan negara. Sehingga, adanya penilaian terhadap laporan keuangan harus dijadikan pemicu seluruh jajaran Kemnaker untuk bekerja sebaik mungkin. Esty menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK. Pertama, mengonsolidasi internal Kemnaker untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. “Seluruh unit eselon I mempunyai tanggungjawab yang sama untuk bisa meyakini tata kelola keuangannya baik dan akuntabel,” jelas Esty. Kedua, memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. “Dan secara periodically itu juga dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal implementasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan,” katanya. Esty juga mengingatkan seluruh jajaran Kemnaker untuk memperkuat komitmen mengelola keuangan negara dengan sebaik-baiknya, serta dengan sigap melakukan perbaikan-perbaikan atas rekomendasi dari BPK. “Dan sekarang sudah masuk ke semester kedua, untuk itu kita harus meyakini tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 pun bisa kita sajikan di dalam laporan keuangan yang nanti di awal tahun 2022 akan diperiksa oleh BPK, sehingga opininya pun bisa kita pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya. Biro Humas Kemnaker