Tasikmalaya–Penciptaan SDM kompeten menjadi program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas tersebut, pemerintah terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program BLK Komunitas. Dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (8/6/2021), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan. “Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligent, internet of things,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut, kata Wapres, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja. BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres Ma’ruf mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match). Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional. “Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa,” jelas Wapres. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum. Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi. “Di samping itu, Kemnaker juga  menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, ” kata Menaker Ida. Menaker Ida menambahkan, saat Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi  Furniture    dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial. “Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja,” ujar Menaker Ida. Peresmian BLK Komunitas di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya ini turut diikuti perwakilan lembaga penerima bantuan sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI, A. Muhaimin Iskandar; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso; dan Bupati Tasikmalaya, Pangdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, dan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Biro Humas Kemnaker

Tasikmalaya–Kementerian Ketenagakerjaan menggelar acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama 2 hari, 7 s.d 8 Juni 2021 ini bertujuan menyamakan persepsi pengelola BLK Komunitas dalam mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan. “Kami terus mendorong pengelola BLK Komunitas untuk mengembangkan kualitas pelatihan di lembaganya. Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (7/6/2021). Dalam mengembangkan pelatihan tersebut, kata Hindun, salah satu caranya adalah pengelola BLK Komunitas harus aktif membangun relasi dengan stakeholders. “Mereka harus mampu berjejaring untuk mengembangkan pelatihan, instruktur, maupun informasi pasar kerjanya,” katanya. Selama ini, Kemnaker juga terus berupaya mengembangan program BLK Komunitas, baik pada sisi kualitas maupun cakupan pelatihan. Pada sisi kualitas, saat ini program BLK Komunitas sudah memiliki 23 kejuruan. “Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” jelas Hindun. Hindun menambahkan, dalam acara ini juga dilangsungkan pameran beberapa hasil karya dari peserta pelatihan di BLK Komunitas. “Ini menunjukkan bahwa skill yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan di BLK Komunitas tidak hanya dalam rangka memenuhi tuntutan dari dunia industri, tapi juga dapat mendorong lahirnya wirausaha baru,” ujarnya. Rembuk Nasional Vokasi BLK Komunitas dan Kewirausahaan d iikuti 50 peserta secara luring dan sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan secara daring. Dalam acara ini juga akan dilakukan Peresmian Program BLK Komunitas Tahun 2021 yang akan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan mengintruksikan kepada para pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bersinergi dengan dunia industri sesuai potensi daerah masing-masing. Dengan bersinergi, lulusan BLK memiliki keterampilan yang memadai, serta lebih mudah terserap pasar kerja. “Kita dorong BLK Komunitas untuk bergandengan tangan dengan dunia usaha dunia industri untuk mempercepat pengurangan angka pengangguran dan memperluas  kesempatan kerja bagi para lulusannya,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (06/06/2021) Menaker Ida mengatakan, dengan bersinergi, lulusan pelatihan dapat dipastikan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap industri. Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya pelatihan/training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta simbiosis mutualisme antara BLK dan industri. Adapun bentuk sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan di antaranya informasi pasar kerja; pengembangan kurikulum dan pengajaran; pengembangan standar kompetensi kerja dan kualifikasi nasional (SKKNI); sertifikasi kompetensi; On the Job Training (OJT); peningkatan keterampilan wirausaha; pengembangan training center di industri; dan bahkan menjadi co-manage lembaga pelatihan. Menurut Menaker Ida, dalam memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkatan kualitas SDM Indonesia, Kemnaker menjadikan program transformasi BLK sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan pada saat ini. Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Sebagai contoh, Kemnaker membangun BLK komunitas di sekitar lokasi Danau Toba sebagai dukungan penyediaan SDM pekerja pariwisata untuk memajukan pariwisata Danau Toba. Keberadaan BLK Komunitas ini harus disinergikan dengan dunia industri pariwisata di sekitarnya. Menaker Ida  menyebut sejumlah pihak yang penting dijadikan mitra dengan BLK Komunitas bidang pariwisata, seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi tour guide. Hal itu guna mengetahui standar pelayanan yang baik terhadap konsumen atau turis. “Taruhlah BLK Komunitas yang ada di Simalungun tidak gandengan tangan dengan hotel yang ada di Parapat, dia tidak tau bagaimana sebaiknya melatih housekeeping sesuai standar hotel yang benar. Begitu juga kalau tidak gandeng  asosiasi tour gudie, bagaimana BLK Komunitas tour guide ini bisa melatih anak-anak kita di situ tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana meletusnya gunung itu,” terangnya. Menaker Ida mengatakan, Danau Toba sebagai  salah satu wisata super prioritas yang menjadi fokus pembangunan bagi pemerintah memiliki keunikan tersendiri karena terdapat wisata gunung dan air. “Jadi kita berharap banyak dari Danau Toba ini sangat berharap BLK Komunitas dapat berperan secara maksimal dalam menciptakan SDM yang berkompeten. Sejak tahun 2017, telah berdiri sebanyak 2.127 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, damaseka, pasraman, dan komunitas serikat pekerja/serikat buruh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Biro Humas Kemnaker