Bekasi– Kementerian Ketenagakerjaan  mendorong perangkat desa di Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat desa melalui pelatihan kerja, baik pelatihan berbasis kompetensi maupun dengan sistem pemagangan. “Saya mengajak perangkat desa dari seluruh Indonesia yang hadir dalam acara ini agar fokus pembangunan desa tidak hanya sekedar pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana saja, melainkan kompetensi SDM juga perlu ditingkatkan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Sosialisasi Pelatihan Vokasi dan pemagangan bagi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (28/11). Sekjen Anwar mengatakan, dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat desa tersebut, telah dilakukan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa. Tiga Kementerian tersebut sepakat untuk melakukan kerja sama dalam ruang lingkup penumbuhkembangan kewirausahaan perdesaan; pengembangan SDM unggul perdesaan; pengembangan perekonomian perdesaan; serta pengembangan dan integrasi data dan informasi terkait dengan pengembangan ekonomi desa. “Untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama tersebut, saya mengharapkan, Para Kepala Desa melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja bagi warga desanya masing-masing, serta mengalokasikan Dana Desa agar masyarakat desa dapat berpartisipasi mengikuti pelatihan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja Pemerintah,” katanya. Sekjen anwar menyebut bahwa perangkat desa harus aktif dalam memberikan akses dalam mengawal masyarakat desa untuk bisa berkesempatan mengikuti pelatihan kerja baik di Balai-balai, baik di Balai Latihan Kerja milik Kemnaker, pemerintah daerah, maupun yang dimiliki berbasis komunitas, salah satunya melalui BLK Komunitas. “Potensi anak-anak muda di desa saat ini masih belum dioptimalkan, mereka kalau diberikan akses pelatihan maupun magang di bidang industri maupun di bidang pertanian, tentu akan berdampak positif juga nantinya untuk perekonomian desa yang mandiri,” jelas Anwar. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Kalangan Komisi IX DPR memberikan apresiasi atas keberhasilan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang mengalami tren pencapaian meningkat di tahun 2020 dibandingakan tahun 2019. Trend positif tersebut terlihat dari kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang mencakup sembilan indikator utama pembangunan ketenagakerjaan. Anggota Komisi IX DPR Aliyah Mustika Ilham (Fraksi Partai Demokrat). Dari paparan yang dijelaskan Menaker Ida, legislator dari dapil Sulsel I menilai capaian IPK tahun 2020 dibandingkan tahun 2019  cenderung meningkat, dari seluruh indikator “Berdasarkan data tersebut, daya juga menyampaikan apresiasi kepada ibu Menteri dan jajarannya karena di era pandemik, dari semua indikator IPK  tetap terjadi peningkatan, ”  kata Aliyah Mustika Ilham dalam rapat kerja dengan Menaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2021). Pujian senada disampaikan oleh Netty Prasetyani dari Fraksi PKS yang menilai IPK membuat pihaknya optimistis karena telah mencapai sasaran terutama IPK kedelapan yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja. “IPK membuat kita optimis yang menjadi salah satu indikator pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi sembilan aspek, ” ujar wakil rakyat dari dapil Jawa Barat tersebut. Apresiasi lainnya juga disampaikan oleh Anggota Fraksi PKB, Nur Yasin yang telah erhasil mencapai tren positif dalam konteks ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19. “Saya apreciate presentasi Bu Menteri telah mencapai kemajuan-kemajuan yang kita harapkan, ”  ujar Nur Yasin. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta kepada generasi milenial untuk terus meningkatkan keterampilannya agar mampu bersaing di dunia kerja. “Paculah kemampuan Kalian setingi-tingginya untuk penguasaan teknologi, kompetensi kerja, dan sering melakukan kolaborasi positif, sehingga dapat memenangkan peluang persaingan dunia kerja yang ada,” ujar Menaker. Menaker menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan keynote speech pada Webinar Dewas Menyapa Indonesia, Rabu (10/11/2021) secara virtual. Webinar tersebut bertajuk “How Millenial Leaders Will Change Indonesia”. Menaker mengemukakan bahwa potret kondisi Ketenagakerjaan Nasional berdasarkan Data BPS per Agustus 2021 menunjukkan penduduk usia kerja di Indonesia saat ini sebanyak 206,71 juta orang, terdiri atas 140,15 juta orang merupakan angkatan kerja dan 66,56 juta orang merupakan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang dan pengangguran terbuka sebanyak 9,10 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,49%. Menurutnya, penduduk yang bekerja dari sisi pendidikan mayoritas adalah lulusan SMP ke bawah. Dari kondisi ini, dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja masih didominasi pekerja yang kurang terampil (low skill). “Kondisi ini tentunya memberikan tantangan bagi kita semua untuk dapat terus memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Indonesia melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan persebaran sumber daya manusia (SDM) Tenaga Kerja,” ucapnya. Ia menambahkan, pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan pemanfaatan teknologi yang mampu mengubah wajah industri dan ekonomi baik ditingkat nasional maupun global. Menurutnya, inovasi teknologi dan bisnis baru bersama-sama dengan perubahan preferensi konsumen akan terus berlanjut mengubah produksi global. Hal itu akan berdampak pada pasar tenaga kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. “Oleh karena itu, generasi millenial harus  menguasai teknologi mengingat digitalisasi ekonomi memerlukan keahlian yang berbeda dengan era sebelumnya,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meyakini mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam mewujudkan dunia kerja inklusif, dalam penghormatan asas kesetaraan. “Saya mengimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses kesempatan kerja bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya,” kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat membuka Rakor Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk komitmen Bangsa Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah diwajibkan memberikan apresiasi kepada badan hukum yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Pemberian penghargaan dalam berbagai bentuk tersebut diharapkan dapat memotivasi badan hukum, khususnya perusahaan pemberi kerja untuk terus berkomitmen dan semakin terbuka mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. “Saat ini dunia usaha sangat memerlukan dukungan fasilitasi, akomodasi yang layak berupa peralatan produksi atau peralatan kerja yang membantu keberlanjutan usaha maupun keberlanjutan kerja para penyandang disabalitas,” ujar Anwar Sanusi. Ditegaskan Anwar Sanusi, UU Nomor 8 Tahun 2016 juga sebagai bentuk komitmen Bangsa Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Conventions on The Rights of Persons with Disabilities). Dalam konvensi tersebut, telah digarisbawahi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi bagian penghormatan hak asasi agar mereka mampu berpartisipasi sebagai subjek pembangunan atas dasar kesetaraan, termasuk dalam hal ini hak para penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Ditambahkan Anwar Sanusi, saat ini arah kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia dilakukan secara inklusif. Artinya siapa saja dan apapun kondisinya berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. “Saya berharap rapat koordinasi hari ini menjadi momentum yang penting dilihat dari sisi ketenagakerjaan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas di wilayah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya. Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dan data dari Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota per Januari 2021, tercatat perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 551 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.453 orang dari total tenaga kerja yang bekerja sebesar 536.094 orang. “Dilihat dari rasio kebekerjaan saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang telah bekerja secara formal, tentu masih terhitung rendah,” kata Anwar Sanusi. Biro Humas Kemnaker

Yogyakarta–Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas selalu mendorong pola pelatihan pemagangan baik dalam dan luar negeri sebagai upaya percepatan peningkatan kompetensi melalui penguasaan teknologi terkini yang digunakan di industri. Salah satu negara tujuan dari program pemagangan ini adalah Jepang yang dikenal memiliki tingkat disiplin dan etos kerja tinggi selain dari sisi teknologinya. “Oleh karena itu program pemagangan luar negeri, khususnya ke Jepang dimaksudkan agar peserta magang bisa menerapkan disiplin dan etos kerja sekembalinya ke Indonesia. Ini penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di era globalisasi,” ujar Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusdie Cakrawangsa, dalam Rapat Koordinasi Pemagangan Alumni Luar Negeri di Yogyakarta. Caswiyono mengatakan, sampai saat ini pengiriman peserta program pemagangan ke luar negeri sebagian besar berada di kawasan Asia khususnya Jepang yang dimulai sejak tahun 1993 dan sampai saat ini telah diberangkatkan sebanyak 85.415 orang peserta pemagangan. “Program ini merupakan salah satu program unggulan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja muda Indonesia,” katanya. Ia menjelaskan, peserta program pemagangan ini sebelum berangkat ke Jepang terlebih dahulu menjalani pelatihan pra pemberangkatan yang dilaksanakan 4 s.d 5 bulan untuk mempersiapkan para calon pemagang dalam hal bahasa, budaya, serta mempersiapkan fisik, mental, dan kedisiplinan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi di Jepang selama program pemagangan 3 s.d 5 tahun. Pasca magang, menurut Caswiyono, para alumni peserta pemagangan diharapkan dapat bekerja pada perusahaan Jepang atau mendirikan usaha mandiri di Indonesia. “Saya berharap para pengusaha atau calon pengusaha alumni program pemagangan di Jepang yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Kenshuse Indonesia (IKAPEKSI) dapat menjadi mentor bagi para pemagang untuk membangun usaha mandiri,” kata Caswiyono. Caswiyono menegaskan, program pemagangan luar negeri telah membawa manfaat cukup besar terhadap perkembangan teknologi di Indonesia dan membawa dampak positif terhadap perubahan etos kerja para pemuda yang berhasil melaksanakan program magang di luar negeri. Sehingga menjadi tenaga kerja kompeten dan dapat bersaing tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. “Menaker Ida Fauziyah dalam arahannya selalu menekankan agar dari program pemagangan ini dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada,” ucap Caswiyono Rusdie. Biro Humas Kemnaker