Lampung–Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi agenda kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas) yang diinisiasi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan membentuk Forum Koordinasi Nasional BLK Komunitas (FKN BLK Komunitas). Apresiasi itu disampaikan Wapres saat menerima buku berjudul “Pedoman Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas” dari Menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Hotel Radison, Bandar Lampung, Rabu (22/12/2021). Wapres juga mengajak agar pemerintahan daerah dunia usaha dan dunia industri, serta komunitas yang ada di masyarakat untuk bersinergi dalam upaya kemandirian BLK Komunitas, sebagai upaya mendekatkan akses peningkatan kompetensi SDM di Indonesia. “Ini menjadi tugas besar bagi kita semua untuk menyiapkan manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang baik, serta menyiapkan SDM kompeten dan hebat dalam memperkuat ekosistem dan inovasi pelatihan yang ada,” ucap Wapres. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya berharap buku Peta Jalan Kemandirian tersebut dapat segera diimplementasikan dalam bentuk aksi-aksi nyata demi tercapainya lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. “FKN BLK Komunitas yang telah terbentuk sejak Juni 2021 diharapkan bisa menjalankan fungsinya sebagai pendamping, agar keberlanjutan BLK Komunitas menjadi lembaga produktif penghasil tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, serta mendukung perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan,” ucap Menaker. Dirjen Binalavotas Kemnaker, Budi Hartawan dalam laporannya mengungkapkan, Langkah-langkah yang telah dilakukan FKN BLK Komunitas dalam rangka mengakselerasi kemandirian BLK Komunitas, di antaranya menjalin kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders; menyusun peta jalan kemandirian BLK Komunitas; menetapkan 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan; dan membentuk 44 Forum Koordinasi Wilayah BLK Komunitas di seluruh Indonesia. Adapun strategi implementasi kemandirian BLK Komunitas dilakukan melalui penguatan Kelembagaan, Penguatan Sistem Data dan Informasi; pengembangan Kemitraan dan Kolaborasi; Redesain dan Inovasi Pelatihan; Penguatan Kapasitas Instruktur; Sertifikasi Lulusan, integrasi dengan Program Pemagangan; Mengembangkan Skema Penempatan; dan Pengembangan Model Kewirausahaan dan Rebranding BLK. Biro Humas Kemnaker

Lampung-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Pemerintah Pusat siap mengelola dan mengembangkan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP yang bukan hanya memiliki standar nasional tapi juga internasional. “Kita akan terus mendorong BLK Lampung  agar dapat mencetak SDM yang mampu bersaing tidak hanya nasional tapi juga secara internasional,” kata Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan kunjungan kerja ke BLK UPTD Lampung, Selasa (21/12/2021). Menaker Ida menyebut, Pemda Lampung berkomitmen menyerahkan lahan seluas 20 hektar yang akan digunakan untuk membangun dan mengembangkan workshop kejuruan baru di BLK Lampung. Menurut Menaker, di BLK Lampung juga akan dibangun workshop kejuruan pertanian, perikanan serta kejuruan pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Lampung sebagai petani dan nelayan. “Kita akan bangun workshop baru kejuruan pertanian, perikanan serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Menaker Ida menambahkan, proses administrasi penyerahan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP masih terus ditindaklanjuti prosesnya di Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binalavotas. “Mudah-mudahan proses penyerahan BLK UPTD Lampung menjadi BLK UPTP akan dilakukan pada tahun 2022,” ucapnya. Biro Humas Kemnaker

Tangerang–Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, menyambut baik inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui penganugerahan Pelatihan Vokasi Award (PVA) 2021. “Saya ingin menyampaikan selamat kepada sejumlah pihak, khususnya Kemnaker, atas penyelenggaraan penganugerahan PVA untuk pertama kalinya ini. Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada nominasi dan Dewan Juri yang telah bekerja sebaik-baiknya untuk pelatihan vokasi di Indonesia lebih baik, ” ujar Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutan secara virtual pada acara penganugerahan PVA 2021 bertajuk SDM Kompeten, Indonesia Maju di Tangerang, Banten, Kamis (16/12/2021). Wapres menilai anugerah PVA 2021  kepada 38 nominasi untuk 10 kategori serta Insan dan Mitra Pelatihan Vokasi  merupakan kontribusinya secara riil peningkatan kualitas SDM nasional. “Saya berharap Pelatihan Vokasi Award ini terus dikembangkan dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kompetensi SDM nasional yang lebih baik ke depan,” katanya. Wapres Ma’ruf Amin berharap semua pihak untuk lebih siap dan sinergis dalam peningkatan produktivitas dan daya saing SDM Indonesia untuk menghadapi masa depan. Menurutnya, pandemi COVID-19 di seluruh dunia datangnya bersamaan, maka kemungkinan besar akan hilang secara bersamaan pula. “Pada saat itulah babak baru kompetisi global akan dimulai, mari bersama-sama berupaya agar SDM kita menjadi pemenangnya,” katanya. Hal senada dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, yang memberikan apresiasi kepada Lembaga, Insan dan Mitra Pelatihan Vokasi yang telah bekerja keras dalam memberikan bekal kepada calon tenaga kerja dengan berbagai keterampilan sesuai kebutuhan pasar dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Termasuk di dalamnya memberikan kesejahteraan. Peningkatan kualitas SDM, menjadi prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo agar bangsa Indonesia siap dan mampu bersaing di era globalisasi  dan revolusi industri 4.0. Karenanya, Presiden Joko Widodo selalu mendorong revitalisasi vokasi di sektor pendidikan vokasi maupun sektor pelatihan vokasi. “Revitalisasi dan pelatihan vokasi dimaksudkan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai sesuai kebutuhan DUDI sehingga lulusan pelatihan kerja tersebut dapat bekerja di berbagai lapangan kerja sesuai dengan kemampuan yang tepat dan keahlian berpresisi tinggi, dan berimbas pada pendapatan yang tinggi, ” kata Muhadjir. Biro Humas Kemnaker

Bekasi– Kementerian Ketenagakerjaan  mendorong perangkat desa di Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat desa melalui pelatihan kerja, baik pelatihan berbasis kompetensi maupun dengan sistem pemagangan. “Saya mengajak perangkat desa dari seluruh Indonesia yang hadir dalam acara ini agar fokus pembangunan desa tidak hanya sekedar pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana saja, melainkan kompetensi SDM juga perlu ditingkatkan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Sosialisasi Pelatihan Vokasi dan pemagangan bagi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (28/11). Sekjen Anwar mengatakan, dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat desa tersebut, telah dilakukan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa. Tiga Kementerian tersebut sepakat untuk melakukan kerja sama dalam ruang lingkup penumbuhkembangan kewirausahaan perdesaan; pengembangan SDM unggul perdesaan; pengembangan perekonomian perdesaan; serta pengembangan dan integrasi data dan informasi terkait dengan pengembangan ekonomi desa. “Untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama tersebut, saya mengharapkan, Para Kepala Desa melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja bagi warga desanya masing-masing, serta mengalokasikan Dana Desa agar masyarakat desa dapat berpartisipasi mengikuti pelatihan kerja di berbagai Balai Latihan Kerja Pemerintah,” katanya. Sekjen anwar menyebut bahwa perangkat desa harus aktif dalam memberikan akses dalam mengawal masyarakat desa untuk bisa berkesempatan mengikuti pelatihan kerja baik di Balai-balai, baik di Balai Latihan Kerja milik Kemnaker, pemerintah daerah, maupun yang dimiliki berbasis komunitas, salah satunya melalui BLK Komunitas. “Potensi anak-anak muda di desa saat ini masih belum dioptimalkan, mereka kalau diberikan akses pelatihan maupun magang di bidang industri maupun di bidang pertanian, tentu akan berdampak positif juga nantinya untuk perekonomian desa yang mandiri,” jelas Anwar. Biro Humas Kemnaker